Pemberian Tunjangan Rumah Dinas, Sekjen DPR: Alasannya Rumah Dinas Kondisinya Sudah Parah!

JAKARTA, KOMPAS.TV - Tunjangan perumahan bagi anggota DPR periode 2024-2029 menjadi perbincangan panas di tengah masyarakat.

Bagaimana tidak, tunjangan yang disebut-sebut sebesar 30-50 juta ini dianggap tidak sensitif di tengah banyaknya kesulitan rakyat.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut pembahasan tunjangan, termasuk tunjangan perumahan bagi anggota DPR periode 2024-2029, baru akan dibahas pada pekan depan.

Ia pun belum tahu apakah pimpinan tetap mendapatkan rumah jabatan atau dikonversi menjadi tunjangan sewa rumah.

Menurut Dasco, pembahasan tunjangan bagi anggota DPR baru akan dilakukan minggu depan, karena DPR baru rampung memilih pimpinan.

Ia juga belum tahu kejelasan soal rumah jabatan bagi pimpinan DPR.

Yang pasti, Ketua Harian Partai Gerindra ini mengaku telah mengosongkan dan menyerahkan rumah dinasnya ke DPR sejak 30 September.

Rencana pemberian tunjangan perumahan terungkap dari surat edaran Sekjen DPR kepada anggota DPR periode 2019-2024. Nantinya, tunjangan perumahan akan masuk dalam komponen gaji setiap bulan.

Besaran angkanya masih menunggu hasil "appraisal" harga sewa rumah di kawasan Senayan, Kebayoran, dan sekitarnya.

Lalu, mengapa sebenarnya anggota DPR tak lagi mendapatkan rumah dinas?

Alasannya karena kondisi rumah dinas yang butuh perawatan ekstra, sehingga dipertimbangkan diganti dengan tunjangan.

Soal besarnya pengeluaran untuk perawatan hingga renovasi rumah dinas, diakui oleh anggota DPR fraksi Demokrat, Herman Khairon.

Menurut Herman, kondisi rumah dinas yang ia huni kerap bocor dan banyak rayap.

Meski begitu, politisi Demokrat ini meminta agar tunjangan perumahan nanti perlu dikonversikan secara realistis sesuai wilayahnya.

Baca Juga: [FULL] Jadi Ganti Rumah Dinas, DPR akan Bahas Tunjangan Rumah Pekan Depan

#rumahdinas #dpr #jakarta #tunjangan