Indonesia Bergerak: Ciptakan Pemuda Berdaya Melalui Program PKK dan PKW

KOMPAS.TV - Pemuda merupakan generasi penerus bangsa yang berperan penting dalam mewujudkan agen perubahan pada pembangunan nasional. 

Peran strategis pemuda dalam semua dimensi pembangunan menjadi kekuatan moral, bahkan kontrol sosial dalam memelihara eksistensi bangsa di kancah dunia. Karenanya, pendidikan menjadi modal penting untuk diemban tiap individu di tanah air. 

Pembekalan diri layaknya dari lembaga kursus dan pelatihan dapat menunjang perkembangan keterampilan serta keahlian pemuda yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Pemerhati Pendidikan dari Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Doni Koesoema mengatakan, lembaga kursus dan pelatihan itu sebenarnya menjadi salah satu bantuan paling efektif karena sangat dinamis.

Lembaga kursus dan pelatihan dapat dengan cepat mengubah kurikulum, standar isi, hingga proses pelatihan sehingga menjadi lebih maju. 

Indonesia diprediksi akan mencapai puncak bonus demografi pada tahun 2045 mendatang, dengan perkiraan jumlah penduduk berusia produktif mencapai 64 persen dari total penduduk Indonesia.

Bonus demografi pun menjadi tantangan yang perlu dijawab serius lantaran dapat menjadi sebuah bencana apabila tidak dipersiapkan dengan baik.

Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS), pada Agustus 2022 terdapat 26,82 persen atau 1 dari 4 pemuda Indonesia berusia 16–30 tahun berstatus NEET (Not in Education, Employment, or Training atau tidak sekolah, tidak bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan).

Apalagi, makin terbukanya angka persaingan kerja saat ini juga menjadi keadaan genting yang benar-benar perlu dijawab. 

Data BPS menyebutkan,persentase pemuda yang telah menempuh pendidikan SMA sederajat sebesar 39,6 persen, disusul lulusan SMP sederajat 35,78 persen.

Sementara itu, pemuda lulusan perguruan tinggi hanya sekira 10,97 persen. Adapun lulusan SD dan sederajat 10,83 persen, dan pemuda yang tidak tamat SD 1,79 persen, serta pemuda yang tidak pernah sekolah adalah 1,02 persen. 

Pemerintah Indonesia terus berupaya membekali kelompok usia produktif dengan keterampilan yang mampu mengembangkan potensi diri, baik sebagai pegawai maupun pengusaha.

 

Apa itu Program PKK dan PKW?

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menginisiasi program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW).

Program tersebut diharapkan dapat mengurangi pengangguran anak usia sekolah yang tidak sekolah, merespon kebutuhan tenaga kerja, dan memperkuat tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Plt. Direktur Kursus dan Pelatihan Kemendikbudristek Wartanto memaparkan, peserta program ini berhak dan wajib mengikuti ujian atau magang untuk mengukur apakah mereka sudah sesuai dengan kebutuhan industri.

Komponen yang dapat dinilai antara lain karakter kerja, soft skill, dan keterampilannya. Setelah lulus uji kompetensi, peserta dapat langsung direkrut ke industri. Karena itu, PKK dianggap sangat sesuai dengan kebutuhan industri.

PKK merupakan program layanan pendidikan melalui kursus dan pelatihan yang bertujuan mengembangkan keterampilan kerja sesuai kebutuhan industri. Sementara itu, PKW menekankan agar para peserta didik memiliki pengetahuan, keterampilan, dan mental wirausaha.

Seluruh layanan pendidikan program PKK dan PKW diberikan melalui satuan pendidikan formal dan nonformal. Sebagai contoh, lembaga kursus dan pelatihan dengan kriteria yang menyasar peserta didik dari keluarga tidak mampu atau pernah menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP). 

Syarat peserta didik yang hendak mengikuti program PKK adalah masih dalam keadaan menganggur dan berada di rentang usia 17 hingga 25 tahun, sedangkan peserta PKW berusia 15 hingga 25 tahun.

Program PKK di tahun 2022 telah menjaring 41.722 peserta didik atau 50 persen diantaranya telah terserap ke dunia industri pada 3 Desember 2022.

Di sisi lain, pada 2022, Pendidikan Kecakapan Wirausaha diikuti 22.063 peserta didik dengan jumlah peserta terbanyak di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kemendikbudristek mencatat, 88,62 persen dari lulusan PKW telah merintis usaha. Program PKW turut melibatkan sejumlah program digital.

Pendidikan Kecakapan Kerja didukung penuh oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) yang bertugas sebagai koordinator dari 27 kementrian dan lembaga yang melaksanakan program pengembangan kewirausahaan.

Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional atau PKN.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop UKM Siti Azizah mengatakan, program ini memiliki korelasi positif. Jika program ini berhasil, untuk jangka panjang bisa mengurangi jumlah pengangguran.

Saat ini, ada banyak faktor pemuda tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Karena itu, menurut Siti, program ini merupakan alternatif yang sangat baik untuk mengurangi pengangguran karena mereka ditawarkan untuk menjadi wirausaha.

Guna menyukseskan program PKK dan PKW dibutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah, dunia usaha, dunia industri kerja, dan berbagai organisasi yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan. 

Implementasi Program PKK di Kota Prabumulih