Tantangan Menjaga Kedaulatan Negara di Jalur Laut Indonesia

Walaupun kritik yang disampaikan kepada pemerintah mengenai penjagaan kedaulatan wilayah baik untuk disuarakan, tetapi penyampaiannya harus berdasarkan fakta yang terjadi.

Baca Juga: Upaya Pemerintah Dalam Menjaga Kedaulatan Indonesia - Daulat Nusantara

Dengan demikian, masyarakat pun harus bisa lebih bijak menanggapi isu-isu kedaulatan wilayah, supaya bisa dengan penuh semangat mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kedaulatan. 

Pengamat Intelijen & Militer Soleman B. Ponto menjelaskan daya tarik Natuna yang dikategorikan menjadi tiga. Pertama, sumber daya hayati di bagian lautnya. Kedua, sumber daya alam di dasar laut dan tanah Natuna. Ketiga, wilayah Natuna merupakan gerbang lalu lintas transportasi laut internasional.

Soleman juga memaparkan cara menjaga kedaulatan Indonesia di wilayah laut yang dibagi menjadi dua. Poin pertama untuk mempersiapkan penjagaan yang kuat yakni berdasarkan budget oriented.

Selanjutnya, melalui threat-based plan atau strategi berdasarkan potensi ancaman yang mungkin terjadi bila dilihat dari Undang-undang No. 6 1996 yang mengatur adanya potensi pelanggaran kedaulatan dan hukum.

Upaya Pemerintah Meningkatkan Penjagaan Kedaulatan Negara

Mengetahui pentingnya menjaga kedaulatan negara termasuk dalam menjaga wilayah Indonesia, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan keterampilan dalam berbagai bidang.

Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah Laut Natuna Utara atau yang sering disebut Laut Cina Selatan. Dilihat dari perbedaan pendapat antara Indonesia dan Cina mengenai kedaulatan wilayah ini, Laut Natuna Utara bisa menjadi teater pertarungan regional dan global. 

Tentunya penjagaan kedaulatan wilayah membutuhkan banyak tenaga dan persiapan. Melihat kembali Laut Natuna Utara, masih banyak peralatan maupun teknologi yang dibutuhkan untuk dapat mencegah pelanggaran kewilayahan. 

Menko Polkumham Mahfud MD menjelaskan bahwa pertama-tama, Presiden telah mengeluarkan Kepres No. 6 tahun 2017 tentang 111 pulau dan perbatasan terluar Indonesia dapat diatur dan diberikan perhatian lebih khusus.

Pendirian Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNBB) juga salah satu upaya pemerintah untuk menanggapi pelanggaran wilayah disekitar perbatasan Indonesia. 

Mengingat pengakuan negara berupa de jure atau secara hukum sudah cukup tertanam, pengakuan de facto yang lebih kuat lagi bisa turut membantu pengakuan wilayah Indonesia. Mahfud mencontohkannya melalui strategi membangun kehidupan perekonomian di sekitar wilayah Natuna. Hal ini untuk membangkitkan pemahaman yang lebih nyata bahwa Indonesia memiliki kedaulatan penuh akan wilayah tersebut. 

Karena seluruh rangkaian proses dan peristiwa terkait Laut Natuna Utara ini berada di hadapan internasional, tidak menutup pintu bagi banyak negara untuk turut melihat kenyataan di lapangan.

Mahfud menjelaskan, ada banyak negara yang menawarkan diri untuk mendukung kedaulatan Indonesia di wilayah Laut Natuna Utara. Namun, dukungan tersebut lebih bersifat militer dengan kapal-kapal besar. 

Indonesia tidak mengambil langkah tersebut karena tidak tertarik untuk masuk ke dalam area sengketa. Indonesia membuka kesempatan luas bagi negara-negara asing untuk membantu Indonesia, tetapi harus dengan motivasi yang tepat.

Baca Juga: Moeldoko Tegaskan Siapapun yang Ganggu Kedaulatan Data Harus Ditindak: Jangan kasih Ampun!

Dengan begitu, pemerintah tidak akan menyetujui bantuan yang hanya menjadi saluran untuk bisa berhadapan dengan Cina, alih-alih mendorong kemajuan Indonesia secara keseluruhan. Secara hukum, Indonesia dengan Cina tidak memiliki sengketa sehingga yang terpenting bagi Indonesia adalah menjaga kedaulatan wilayah secara de facto dan de jure. 

Dengan hal ini, bukan berarti pertahanan negara tidak secara kuat dan tegas diatur. Indonesia tetap menjadi negara yang memiliki sistem pertahanan yang disegani. Secara arsitektur pertahanan, Menteri Pertahana, Prabowo Subianto telah menyiapkan target negara Indonesia menjadi negara maju hingga tahun 2045.

Menhan Prabowo juga memastikan seluruh kesiapan personil, alat, serta teknologi pertahanan sehingga Indonesia pun siap dengan tegas dan sesuai menanggapi setiap pelanggaran yang ada. 

Selain kedaulatan dan pertahanan, kunci utama menjaga kewilayahan Indonesia juga terletak pada kedaulatan ideologi. Hal ini berkaitan erat dengan kenyataan bahwa ideologi yang sudah dimiliki bangsa Indonesia harus dilestarikan dan tidak bisa dicampur dengan ideologi dari luar. 

Bagi Mahfud, masyarakat harus menyadari bahwa ideologi bangsa Indonesia sudah “final, tepat, dan tidak boleh diganggu gugat”.

Hal ini menjadi dasar bagi masyarakat secara keseluruhan untuk dapat berperan dalam menjaga kedaulatan negara, dimulai dari kesadaran menjaga kedaulatan ideologi bangsa Indonesia. 

Penulis : Adv-Team

Sumber : Kompas TV