> >

Meneropong Indonesia di Tahun Politik

Advertorial | 31 Januari 2023, 20:00 WIB
Titik Pandang Kompas TV yang dibawakan Mysister Tarigan akan membahas Indonesia di tahun politik mendatang menghadirkan Wakil Ketua Umum MUI Kyai Marsudi Syuhud, Direktur PT Indofood dan Ketua Umum Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (APTINDO) Franciscus Welirang, serta Peneliti Politik BRIN Siti Zuhro. (Sumber: Dok. KompasTV)

KOMPAS.TV –  Beberapa waktu terakhir, resesi yang menghantui Indonesia menyebabkan ketidakstabilan sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Tidak hanya itu, terjadi pula melambungnya harga minyak dunia akibat krisis energi global.

Titik Pandang Kompas TV yang dibawakan Mysister Tarigan akan membahas Indonesia di tahun politik mendatang, di tengah ancaman resesi serta krisis global lain.

Narasumber yang dihadirkan adalah Wakil Ketua Umum MUI Kyai Marsudi Syuhud, Direktur PT Indofood dan Ketua Umum Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (APTINDO) Franciscus Welirang, serta Peneliti Politik BRIN Siti Zuhro.

Menghadapi tahun politik, Indonesia dibayangi dengan Pemilu 2019 silam. Pada masa tersebut, masyarakat terpecah belah yang mana kemungkinan akan ada lagi di Pemilu 2024.

Waketum MUI Kyai Marsudi Syuhud menyampaikan, setidaknya ada empat hal dalam fikih yang perlu diamalkan dalam berpolitik, berbangsa, dan bernegara.

Baca Juga: Pentingnya membangkitkan pemahaman kolektif terhadap nilai-nilai Pancasila | TITIK PANDANG

Pertama, bangsa Indonesia harus bisa merencanakan dan memprioritaskan hal yang utama. Sebagai contoh, dalam dua tahun mendatang, pemilu menjadi prioritas dalam politik Indonesia. Karena itu, semua pihak harus sama-sama menyukseskan pemilu secara baik.

Poin kedua adalah menyatukan opini-opini. Bila sudah terikat menjadi satu bangsa dan negara, harus mengakui dan mampu menjadi satu. Oleh sebab itu, Kebijakan yang berpotensi membuat kegaduhan atau polemik sebaiknya ditunda dahulu.

Ketiga, seluruh lapisan masyarakat harus bergotong royong menuju prioritas yang telah ditentukan tersebut meskipun dari latar belakang berbeda-beda.

Poin keempat yaitu kemampuan mengontrol yang tidak hanya dimiliki pemimpin sebuah negara atu bangsa, tetapi masyarakat sebagai bagian dari Indonesia pun berhak mengontrol terlaksananya sebuah kebijakan sesuai kesepakatan.

Di sisi lain, Kyai Marsudi menambahkan, di masa sekarang penggunaan media sosial juga perlu dijaga sebaik mungkin. Jangan sampai perbedaan pendapat terutama di media sosial menjadi penyebab perpecahan.

Baca Juga: Pancasila Dalam Dunia Pendidikan - TITIK PANDANG

Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Krisis Pangan dan Resesi

Meskipun membuka awal tahun dengan sisi ekonomi positif, Indonesia masih dibayangi krisis pangan. Secara anggaran, pemerintah menyediakan anggaran ketahanan pangan yang cukup tinggi, yakni sekitar 104,2 triliun.

Penulis : Adv-Team

Sumber : Kompas TV


TERBARU