Pengurangan Pasokan Premium Harus Dibarengi Kompensasi Harga
Ekonomi dan bisnis | 4 Juni 2021, 13:05 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV – Pengurangan penggunaan premium di wilayah Jawa dan Bali dengan tujuan menjaga lingkungan harus diserta kompensasi harga se-Indonesia. Hal tersebut dikemukakan oleh anggota Komisi VII DPR dari fraksi Partai Gerindra, Kardaya Warnika.
Ia menjelaskan, angka oktan premium yang sebesar 88 (RON 88) lebih rendah dibandingkan dengan pertalite (RON 90) dan pertamax (RON 92).
”Kalau orientasinya pada lingkungan, pemerintah sebaiknya langsung mengarahkannya ke BBM jenis pertamax disertai dengan skema kompensasi harga se-Indonesia. Apabila premium hanya ada di kawasan tertentu, terjadi ketimpangan dari aspek ketersediaan BBM,” ujarnya, Kamis (3/6/2021), dilansir dari Kompas.id.
Sebelumnya, rencana pengurangan pasokan BBM jenis premium di Jawa dan Bali disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Rabu (2/6/2021), di Jakarta.
Rencana tersebut diusulkan untuk diterapkan mulai 2022. Sebagai pengganti, pemerintah mengandalkan BBM jenis pertalite yang dinilai lebih ramah lingkungan.
Baca Juga: Tahun 2022, BBM Premium akan Semakin Langka di Jawa, Madura, Bali
Lebih lanjut, Kardaya menilai, kompensasi biaya tersebut penting untuk menjaga aspek keterjangkauan harga. Pasalnya, harga menjadi pertimbangan utama bagi masyarakat dalam memilih jenis BBM, sedangkan kualitas BBM kurang dipertimbangkan.
Oleh sebab itu, dia berpendapat, pemerintah perlu mengompensasi harga pertamax sehingga lebih murah dan dapat dijangkau masyarakat.
Sejalan dengan hal itu, Direktur Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Syafrudin berpendapat, pemerintah sebaiknya juga menghapus BBM dengan angka oktan rendah, seperti pertalite dan solar.
Dengan demikian, hanya terdapat empat jenis BBM yang ditawarkan kepada masyarakat di Indonesia, yakni pertamax, pertamax turbo, dexlite, dan pertadex.
Penulis : Fransisca Natalia Editor : Iman-Firdaus
Sumber : Kompas TV