Minyak Goreng Masih Mahal, Benarkah Permainan Kartel Mafia?

“Eksportir itu harus membeli dengan harga wajar, tapi 20 persen yang dibelinya itu harus disalurkan ke industri minyak goreng, baik dalam bentuk CPO maupun Palm Olein dengan harga yang ditetapkan pemerintah,” jelas Oke Nurwan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Gulat Manurung menambahkan, ketidakpastian di saat awal tender CPO-lah yang membuat munculnya dugaan ada permainan mafia kartel.

Kebijakan kewajiban memasok ke dalam negeri atau DMO dan DPO minyak sawit mentah (CPO), olein, dan minyak goreng, akan menekan harga tandan buah segar sawit di tingkat petani.

Dengan kebijakan tersebut maka pabrik kelapa sawit akan menekan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) ke petani.

Oleh karena itu, kebijakan DMO yang diberlakukan pemerintah dalam meredam melambungnya harga minyak goreng ini dinilai kurang tepat.

 “Saran saya pemerintah fokus ke minyak goreng curah, yang premium biarkan saja tanpa disubsidi. Jangan semua diberikan subsidi. Kalangan menengah ke atas biarkan membeli minyak goreng non subsidi,” sambung Gulat Manurung.

Baca Juga: Ketua DPD Dukung KPPU Bawa Kartel Minyak Goreng ke Ranah Hukum

 

 

Penulis : Fransisca Natalia Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV