> >

Jokowi Naikkan Tukin PNS di Kementerian Investasi/BKPM Pimpinan Bahlil

Ekonomi dan bisnis | 7 Desember 2023, 12:31 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyanggupi permintaan kenaikan tunjangan kinerja (tukin) Kementerian Investasi/BKPM. (Sumber: AP Photo)

JAKARTA, KOMPAS.TV-  Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyanggupi permintaan kenaikan tunjangan kinerja (tukin) Kementerian Investasi/BKPM. Hal itu sesuai dengan permintaan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, yang menyebut tukin para PNS di kementerian dan lembaga yang dipimpinnya tak kunjung naik. 

"Tadi sebetulnya di ruang tunggu Pak Menteri (Bahlil) sudah bisik-bisik saya saya urusan Tukin. Dan sudah saya sanggupi, iya saya urus. Tapi yang saya nggak seneng kok diungkap secara terbuka. Tapi biar bapak ibu tahu kita urus hal-hal kesejahteraan," kata Jokowi saat berbicara di Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2023 di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (7/12/2023).

Sebelumnya di acara yang sama, Bahlil meminta agar tukin Kementerian Investasi/BKPM dinaikkan, sesuai dengan kinerja yang telah mereka tunjukkan dan permintaan para pegawai. 

Baca Juga: Dana Bantuan Belum Cair, Janet Yellen Sebut AS Harus Tanggung Jawab kalau Ukraina Kalah

Bahlil membandingkan tukin di lembaganya dengan kementerian lain yang sudah naik. Padahal Bahlil dan jajarannya yang mendatangkan investasi. 

"Mereka bilang, 'tapi kami punya kesejahteraan ini masih kurang pak'. Mereka punya tukin. Kalau menteri kan enggak perlu bayar tukin, tapi kalau mereka-mereka yang ada di depan saya ini. Katanya, 'kenapa kementerian lain yang tukang menerima pajak aja tukinnya tinggi, yang mendatangkan investasi kok nggak naik-naik?," tutur Bahlil dikutip dari kanal YouTube Kementerian Investasi. 

"Kata mereka, 'pak yang menerima pajak apanya yang mau dipetik?' Kalau pohon dan buahnya enggak pernah dibawa masuk ke dalam negeri," tambahnya. 

Bahlil lalu melanjutkan, para pegawai merasa tugas mendatangkan investasi bukanlah tugas yang mudah. 

Baca Juga: Ekonom Indef: Konsumsi Rumah Tangga Tumbuh Tinggi saat Pemilu, Bisa Turunkan Kemiskinan

Seperti terlihat dari data realisasi investasi pada 2020, jumlahnya mencapai Rp817 triliun. Pada 2021 menjadi Rp901 triliun, dari jumlah yang ditargetkan Rp900 triliun. Di tahun 2021 itulah Bahlil mulai menjabat. 

Penulis : Dina Karina Editor : Iman-Firdaus

Sumber :


TERBARU