> >

Inflasi Pangan Lampaui Kenaikan UMR, ASPEK Indonesia Sebut Pemerintah Salah Urus Negara

Ekonomi dan bisnis | 7 Maret 2024, 13:59 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wapres Maruf Amin dalam keterangannya kepada awak media di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin, 4 Maret 2024. (Sumber: BPMI Setpres)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo selama ini telah salah urus dalam mengelola Negara. Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat menyatakan, sampai saat ini kemiskinan tetap jadi masalah utama di Indonesia, akibat daya beli masyarakat yang rendah. 

Di sektor ketenagakerjaan, kebijakan politik upah murah yang diterapkan pemerintah, tidak berkeadilan dan tidak mensejahterakan. 

Pernyataan ASPEK Indonesia ini merespon informasi yang disampaikan oleh Kepala Departemen Regional Bank Indonesia (BI) Arief Hartawan. Yakni terkait terkait laju inflasi pangan yang bergejolak atau volatile food dalam kurun waktu 4 tahun terakhir dan telah melampaui rata-rata kenaikan upah minimum regional (UMR). 

BI menyebut, dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, inflasi pangan bergejolak mencapai 5,6 persen. Angka itu lebih tinggi dibanding rata-rata kenaikan UMR yang hanya mencapai 4,9 persen pada periode 2020-2024.

Baca Juga: Cerita Mahasiswa Asal Jakarta di UNS Solo, Terancam Putus Kuliah karena KJMU Dicabut

"Berbagai kebijakan Pemerintah Joko Widodo terbukti gagal dalam mensejahterakan rakyatnya. Sistem pengupahan yang beberapa kali diubah selama masa pemerintahannya, terbukti semakin melanggengkan politik upah murah dan menurunkan daya beli masyarakat," kata Mirah dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/3/2024). 

"Inflasi pangan yang diungkap BI membuktikan, bahwa untuk dapat memenuhi kebutuhan pangannya saja, masyarakat sudah sangat kesulitan. Apalagi untuk kebutuhan lainnya, seperti pendidikan, perumahan dan kebutuhan lainnya," tambahnya. 

ASPEK Indonesia pun mendesak pemerintah untuk serius dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

"Jangan hanya peduli pada kekuasaan, tapi mengabaikan kesejahteraan rakyatnya," ujarnya. 

Baca Juga: Banyak Penerima KJMU Kaget Bantuannya Disetop, DPRD DKI Sebut Pemprov Pangkas Anggaran

Mengutip laman resmi BI, kelompok volatile food pada Februari 2024 mencatat inflasi sebesar 1,53% dibanding Januari 2024 (month to month/mtm). Angka itu lebih tinggi dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,01% (mtm). Peningkatan inflasi volatile food tersebut disumbang terutama oleh inflasi komoditas beras, cabai merah, dan telur ayam ras. 

"Peningkatan inflasi lebih lanjut tertahan oleh deflasi bawang merah, tomat, dan cabai rawit. Secara tahunan, kelompok volatile food mengalami inflasi sebesar 8,47% (yoy), meningkat dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 7,22% (yoy)," tulis BI dalam rilisnya pada 1 Maret lalu.  

Kemudian, inflasi kelompok administered prices juga tercatat meningkat. Kelompok administered prices pada Februari 2024 mengalami inflasi sebesar 0,15% (mtm), meningkat dari bulan sebelumnya yang deflasi sebesar 0,48% (mtm). 

Peningkatan tersebut disumbang oleh inflasi sigaret kretek mesin sejalan dengan kenaikan cukai rokok yang ditransmisikan secara bertahap terhadap harga jual oleh produsen. 

Baca Juga: Jadwal Libur Sekolah Selama Ramadan 2024 di Jawa Timur SD, SMP, SMK

Secara tahunan, inflasi kelompok administered prices menjadi sebesar 1,67% (yoy), menurun dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 1,74% (yoy).

Di sisi lain, BI mengungkap inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Februari 2024 tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,5±1%.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi IHK Februari 2024 tercatat sebesar 0,37% (mtm), sehingga secara tahunan menjadi 2,75% (yoy). 

"Inflasi yang terjaga merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah," terang BI. 

Baca Juga: Bertemu di Melbourne, Jokowi dan PM Australia Bahas Kendaraan Listrik sampai Investasi di IKN

"Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5±1% pada 2024," lanjutnya. 

 

Selanjutnya, BI menyatakan inflasi inti juga tetap terjaga. Inflasi inti pada Februari 2024 tercatat sebesar 0,14% (mtm), lebih rendah dari inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,20% (mtm). 

Realisasi inflasi inti tersebut disumbang terutama oleh inflasi komoditas minyak goreng, nasi dengan lauk, dan emas perhiasan. Secara tahunan, inflasi inti Februari 2024 tercatat sebesar 1,68% (yoy), stabil dari inflasi bulan sebelumnya.

Penulis : Dina Karina Editor : Iman-Firdaus

Sumber :


TERBARU