Perang Twit Level Negara Besar: Adu Kicauan China vs Amerika Soal Kebijakan Krisis Iklim
Kompas dunia | 17 Agustus 2022, 20:28 WIBYOGYAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah China dan Amerika Serikat (AS) terlibat dalam perang twit sepekan belakangan tentang kebijakan penanganan krisis iklim masing-masing negara. Perang twit ini menarik perhatian luas karena, selain dilakukan di platform Twitter, juga melibatkan dua negara polutan gas rumah kaca terbesar sedunia.
Sebagaimana disarikan Associated Press, Rabu (17/8/2022), perang twit ini diawali cuitan akun juru bicara Kementerian Luar Negeri China yang mempertanyakan kemampuan Washington mengeksekusi undang-undang tentang iklim. Pekan ini, Presiden AS Joe Biden menandatangani peraturan perundangan baru tentang iklim yang disebut tonggak bersejarah.
Duta Besar AS untuk China Nicholas Burns kemudian merespons dengan menegaskan bahwa Washington akan memenuhi komitmennya. Ia juga mendesak Beijing melanjutkan perundingan iklim antara kedua negara, mencuit, “Kami siap.”
Perundingan iklim kedua negara merupakan salah satu ikatan diplomatik yang dibekukan China menyusul kunjungan nekat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS Nancy Pelosi ke Taiwan pada awal Agustus lalu.
Baca Juga: Asia Rentan Alami Bencana Alam, ASEAN dan China Perkuat Kerja Sama Tanggap Darurat Bencana
Perang twit China vs AS pun menonjolkan urgensi dan pentingnya perundingan iklim China-AS: kemitraan China-AS umum dianggap vital dalam upaya dunia mengatasi pemanasan global.
Setelah Kongres AS meloloskan RUU tentang krisis iklim pada Jumat (12/8) lalu, Dubes Burns segera bermanuver di Twitter untuk mengatakan bahwa AS mengurus krisis iklim dengan investasi terbesar yang pernah ada. Ia mendesak China mengikuti langkah serupa.
Pada Selasa (16/8), akun Kementerian Luar Negeri China mengutip twit Burns dan menanggapi: “Senang mendengarnya. Namun apa yang penting adalah: bisakah AS memenuhinya?”
China kemudian mengelaborasi pertanyaan tersebut dengan menyarankan AS agar memenuhi janji negara-negara kaya untuk membantu keuangan negara yang lebih miskin dalam upaya mengatasi krisis iklim.
Lebih lanjut, China mendesak AS mencabut sanksi terhadap ekspor industri solar dari Daerah Otonomi Xinjiang yang diberlakukan karena dugaan kerja paksa.
Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Purwanto
Sumber : Associated Press