Waduh, Junta Militer Myanmar Berencana Izinkan Warga Sipil Bawa Senjata Api
Kompas dunia | 14 Februari 2023, 03:55 WIBMiliter merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi dua tahun lalu, memicu protes damai yang meluas yang berubah menjadi perlawanan bersenjata setelah pasukan keamanan menggunakan kekuatan mematikan untuk menekan semua oposisi.
Keputusan untuk melisensikan senjata secara luas dilihat sebagai cara pemerintah militer mempersenjatai pendukungnya untuk mendukung pasukan keamanan negara dalam memerangi gerakan pro-demokrasi.
Aksi kriminal dilaporkan meningkat karena kekacauan yang disebabkan oleh pertempuran dan fokus pemerintah untuk memerangi lawan politiknya.
Namun, sebagian besar kekerasan melibatkan pertempuran antara tentara dan gerilyawan yang tergabung dalam Pasukan Pertahanan Rakyat pro-demokrasi, sayap bersenjata kelompok oposisi utama yang terorganisir secara longgar, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), dan sekutu mereka dalam milisi etnis minoritas.
NUG didirikan oleh anggota parlemen terpilih yang dicegah mengambil kursi mereka ketika tentara merebut kekuasaan dan berfungsi sebagai administrasi nasional paralel bawah tanah.
Nan Lin, salah satu pendiri Pasukan Alumni Persatuan Mahasiswa Universitas, sebuah kelompok aktivis pro-demokrasi tanpa kekerasan, mengatakan militer mengambil tindakan karena berada di bawah tekanan politik dan militer yang besar.
“Militer masih belum bisa melihat situasi dengan benar. Saya pikir mereka mencoba menciptakan lebih banyak konflik dan menghancurkan masyarakat,” kata Nan Lin, Senin.
Di bawah kebijakan baru, orang dapat mengajukan izin untuk lima jenis senjata api termasuk pistol kaliber .38 dan 9 mm, beberapa jenis senapan dan senapan angin. Izin khusus diperlukan untuk senjata yang lebih besar. Lisensi memiliki jangka waktu satu tahun.
Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Kompas TV/Associated Press