> >

Departemen Pajak India Gerebek Kantor BBC Usai Rilis Dokumenter Peran Modi di Kerusuhan Sektarian

Kompas dunia | 14 Februari 2023, 16:23 WIB
Ilustrasi. PM India Narendra Modi saat berpidato dari Benteng Merah Delhi dalam peringatan 75 tahun kemerdekaan India, Senin (15/8/2022). Petugas dari Departemen Pajak India menggerebek kantor BBC di New Delhi dan Mumbai usai perilisan dokumenter yang menyorot Perdana Menteri Narendra Modi, Selasa (14/2/2023). (Sumber: Pankaj Nangia/Associated Press)

NEW DELHI, KOMPAS.TV - Petugas dari Departemen Pajak India menggerebek kantor BBC di New Delhi dan Mumbai usai perilisan dokumenter yang menyorot Perdana Menteri Narendra Modi. Dokumenter kontroversial ini dilarang oleh pemerintah India.

Menurut laporan Associated Press, Selasa (14/2/2023), tiga staf BBC mengonfirmasi penggerebekan oleh departemen pajak terjadi di New Delhi. Sedangkan kantor berita Press Trust of India melaporkan penggerebekan juga terjadi di Mumbai.

Baca Juga: Jokowi Terima Kunjungan PM India Shri Narendra Modi

Penggerebekan ini digelar beberapa pekan usai BBC merilis dokumenter yang mengungkap peran Narendra Modi dalam insiden-insiden kerusuhan anti-Muslim pada 2002.

Departemen Pajak India urung menerbitkan pernyataan mengenai penggerebekan tersebut. BBC secara resmi juga belum merilis pernyataan.

Dokumenter BBC berjudul "India: The Modi Question" mengudara pada Januari lalu dan langsung direspons oleh pemerintahan Modi. Pemerintah India melarang pemutaran film tersebut dan melarang nukilannya diedarkan di media sosial.

Kalangan oposisi dan aktivis menyebut tindakan pemerintah itu sebentuk penyerangan terhadap kebebasan pers.

Kementerian Luar Negeri India menyebut dikumenter tersebut sebagai "alat propaganda yang didesain untuk menonjolkan narrasi yang mendiskreditkan." Pemerintah India juga menuduh dokumenter BBC "tidak objektif."

Sementara itu, BBC menyatakan bahwa dokumenternya telah melalui proses riset yang teliti serta melibatkan keterangan dan pendapat dari beragam spektrum.

"Kami menawari Pemerintah India hak jawab tentang isu yang diangkat dalam serial tersebut, tetapi mereka enggan merespons," demikian bunyi pernyataan BBC.

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Purwanto

Sumber : Associated Press


TERBARU