Indonesia Tegaskan Komitmen Pengembangan KFX/IFX, Korea Selatan Tunggu RI Bayar Kewajiban
Kompas dunia | 28 Oktober 2023, 07:43 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Pertahanan Indonesia hari Jumat, (27/10/2023) menegaskan komitmennya untuk melanjutkan kerja sama pengembangan pesawat tempur KFX/IFX atau KF-21 Boramae dengan Korea Selatan.
Dalam sebuah lokakarya yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Jakarta hari Jumat, (27/10/2023), Marsekal Pertama TNI Dedy Laksmono, Direktur Teknologi dan Industri Pertahanan Ditjen Pothan Kemhan menyatakan, "Ini adalah kerja sama antarnegara dan program prioritas nasional. Kalau program negara itu kan siapa pun pemerintahnya harus tetap melanjutkan."
Pernyataan ini menanggapi isu terhentinya pembayaran komitmen cost-share Indonesia untuk proyek KFX/IFX.
Sebagai bagian dari kesepakatan awal tahun 2014, Indonesia menanggung 20 persen dari total biaya pengembangan jet tempur "nyaris siluman" tersebut.
Sementara itu, 60 persen biaya keseluruhan proyek senilai 8,8 triliun won atau Rp100 triliun menjadi tanggung jawab pemerintah Korea, dan 20 persen berasal dari perusahaan pembuat pesawat Korea Aerospace Industries (KAI).
Dedy mengakui keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjadi kendala dalam pembayaran cost-share Indonesia, yang mencapai sekitar Rp14 triliun hingga 2026 untuk fase pengembangan, teknik, dan manufaktur.
Menurutnya, Kementerian Pertahanan hanya mampu mengalokasikan sekitar Rp1,5 triliun per tahun untuk kontribusi pengembangan KFX/IFX, jumlah yang jauh dari cukup untuk membayar kewajiban Indonesia.
Baca Juga: Bahas Jet Tempur KFX/IFX, Mahfud MD Gelar Rapat Bersama Panglima TNI dan KSAU!
"Untuk anggaran kami di Kemhan, kewajiban itu sangat sulit. Kami sudah mengajukan penambahan anggaran, tetapi Menteri Keuangan mengatakan tidak bisa," kata Dedy.
Karenanya, pemerintah Indonesia dan Korea masih terus berunding untuk mencari solusi dari masalah ini, "Ke depannya, kita berharap bisa memenuhi kewajiban ini. Karena kan kita malu juga, ibaratnya sudah sepakat tetapi dalam perjalanannya tidak jadi karena ada batasan APBN," kata Dedy.
Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Antara