Komnas HAM soal Perusakan Masjid Ahmadiyah Sintang: Mabes Polri Harus Turun Tangan

JAKARTA, KOMPAS.TV- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Mabes Polri turun tangan mengatasi situasi yang terjadi di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

Sebab, Polda Kalimantan Barat dianggap tidak bisa mengantisipasi kekerasan dan perusakan rumah ibadah jemaah Ahmadiyah di Sintang.

Demikian Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan dalam konferensi pers situasi terkini di Sintang, Senin (6/9/2021).

“Peristiwa ini, tidak peristiwa yang ujug-ujug enggak ada eskalasi, ini eskalasinya sudah kita lihat duluan, kami juga sudah mengupayakan membangun basis dialog, kami mengupayakan mempertegas teman-teman kepolisian untuk bertanggung jawab,” ujarnya.

Baca Juga: Jubir Ahmadiyah: Kehadiran Presiden Jokowi Mendesak untuk Masalah Intoleransi di Sintang

“Oleh karenanya karena kami menganggap sekarang itu tidak bisa dilakukan secara maksimal oleh Polda di sana ya kami minta supaya Mabes Polri turun tangan ambil alih kasus ini.”

Dengan harapan, kasus serupa seperti yang terjadi di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, tidak terjadi lagi. Sebab, Choirul Anam mencermati kondisi yang terjadi di Sintang memiliki tipologi yang sama dengan kasus di Cikesik.

“Jadi diletuskan di satu sudut yang susah untuk diakses dan sebagainya, disebarkan melalui media sosial atau enggak sekencangnya di media sosialnya tapi diviralkan melalui pesan sms dan sebagainya akhirnya meledak di banyak tempat,” katanya.

“Oleh karenanya, kami mendorong ini diambil alih oleh Mabes Polri untuk memastikan tidak boleh terjadi peristiwa yang sama di Kalimantan maupun di seluruh wilayah nusantara.”

Dalam pernyataannya, Choirul juga meminta Polri bersikap tegas menindak pelaku ujaran kebencian dan provokasi dalam kasus intoleransi beragama.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV