Usai Rapat Paripurna Kandas, Pemprov DKI Rilis Fakta-fakta Penyelenggaraan Formula E

JAKARTA, KOMPAS.TV - Setelah Rapat Paripurna Interpelasi Formula E yang dilaksanakan Selasa (28/9/2021) kemarin,  kandas karena tidak kuorum, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merilis dokumen berupa fakta-fakta penyelenggaraan Formula E. 

Dokumen yang dirilis oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta tersebut berisi 12 butir fakta untuk  menjawab sejumlah alasan yang mendorong fraksi PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggulirkan interpelasi Formula E.

Baca Juga: Diadukan 7 Fraksi Penolak Interpelasi, Ketua DPRD DKI Siap Penuhi Panggilan BK

Diketahui, salah satu alasan pengguliran interpelasi adalah karena Formula E dianggap sebagai pemborosan APBD. 

Dokumen tersebut membantah hal tersebut dengan sejumlah alasan: 

1. Hampir semua event dunia (Asian Games, Olimpiade, Formula 1, MotoGP, Formula E) membutuhkan dana dari pemerintah; termasuk Asian Games 2018 dan Moto GP Mandalika Maret 2022.
2. Asian Games 2018, MotoGP Mandalika Maret 2022, dan Formula E Juni 2022 bukan pemborosan APBN/APBD, karena memberikan manfaat ekonomi dan reputasional yang luar
biasa bagi Indonesia.
3. Manfaat ekonomi: stimulus ekonomi dan multiplier efek yang ditimbulkan.
4. Manfaat reputasional: citra Indonesia dan Jakarta yang semakin baik di dunia, sehingga bisa menstimulus turisme dan investasi.

Selanjutnya, pengguliran interpelasi juga karena penyelenggaraan Formula E dikatakan melebihi masa jabatan Gubernur Anies. 

Melalui dokumen tersebut, Pemprov DKI membantah hal itu. 

"Faktanya, anggaran yang dibayarkan oleh Pemprov DKI hanyalah komitmen fee awal saja yang telah dibayarkan pada tahun 2019, selanjutnya akan dilaksanakan oleh Jakpro secara murni B to B, melalui sponsorship," tulis dokumen tersebut, dikutip Rabu (29/9/2021). 

Baca Juga: Rapat Paripurna Kandas, Bagaimana Kelanjutan Interpelasi Anies soal Formula E?

Penulis : Hasya Nindita Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV