KontraS Minta TNI Sikapi HUT dengan Merefleksikan Masalah Bukan Perayaan Tahunan Belaka

“Selain itu, wacana Komponen Cadangan saat ini harus dikaji ulang mengingat landasan hukumnya bermasalah serta akan menimbulkan beberapa dampak tidak baik di masyarakat,” jelasnya.

Baca Juga: KSP Beri Bocoran dari Presiden Jokowi soal Keputusan Memilih Panglima TNI Baru

Tak hanya itu, dalam cermat KontraS, Pemerintah dan DPR harus mengoreksi pendekatan militeristik selama ini di Papua.

“Penurunan aparat dengan skala besar harus berbasis urgensi. Selain itu, pendekatan penyelesaian konflik yang dipilih selama ini harus dievaluasi karena nyatanya tak berdampak signifikan bagi situasi kemanusiaan di Papua,” ujarnya.

Terakhir dalam kritisi KontraS untuk TNI yang berulang tahun, Panglima TNI bersama dengan pemerintah dan DPR RI segera mendorong dan membahas agenda reformasi peradilan militer.

“Agenda ini merupakan hal yang mendesak agar peradilan tak lagi dijadikan sebagai sarana legitimasi impunitas. Sistem atau mekanisme hukum yang berlaku harus dipastikan mengikuti prinsip imparsialitas, independensi dan kompeten,” tegasnya.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV