> >

Greenpeace Kritik Pidato Presiden Joko Widodo soal Mangrove di Konfrensi COP 26

Peristiwa | 2 November 2021, 20:25 WIB


 

Presiden Joko Widodo dalam Konferensi Perubahan iklim PBB, Senin, 1 November 2021. Di sela-sela konferensi ini, Presiden Jokowi mengadakan pertemuan bilateral dengan PM Inggris Boris Johnson. (Sumber: Laily Rachev/Sekretariat Presiden)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Upaya pemerintah melakukan rehabilitasi hutan mangrove seluas 600.000 hektar sampai 2024 seperti disampaikan Presien Joko Widodo, bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Sebab,  pemerintah saat ini tengah fokus pada investasi pembangunan infrastruktur di kawasan pesisir.  Demikian disampaikan Global Project Leader Greenpeace Indonesia Kiki Taufik

Kenyataan yang terjadi adalah kerusakan hutan mangrove di Indonesia saat ini telah mencapai 1,8 juta hektar.  Sementara mangrove memiliki fungsi vital terutama Kawasan pesisir yang tengah menghadapi ancaman krisis iklim.

“Hal ini sepertinya bertolak belakang dengan kebijakan utama Pemerintah Indonesia yang saat ini lebih mengutamakan laju investasi yang telah menyebabkan masifnya pembangunan kawasan industri dan infrastruktur di kawasan pesisir. Kebijakan utama ini akan mengorbankan dan merusak ekosistem mangrove yang masih ada, dan juga akan menghambat laju pertumbuhan mangrove yang sedang direhabilitasi karena rehabilitasi mangrove membutuhkan kondisi lingkungan yang baik.” Ujar Kiki Taufik, Selasa (2/11/2021).

Baca Juga: Tata Mutasya Ungkap Kekecewaan Pidato Presiden Jokowi Dalam Acara Cop26!
 

Seperti diketahui, Indonesia memiliki ekosistem mangrove terluas di dunia yaitu 3.489.140,68 ha (tahun 2015) atau  23 persen dari ekosistem mangrove dunia. Namun lebih dari setengah dalam kondisi rusak yaitu seluas 1.817.999,93 Ha.

Sampai hari ini alih fungsi lahan gambut untuk tambak, pemukiman, illegal logging, perkebunan, infrastruktur di kawasan pesisir seperti reklamasi, jalan, pariwisata dan pelabuhan, masih terus terjadi. Kondisi ini diperburuk dengan pencemaran dari darat seperti limbah plastik, limbah rumah tangga, tumpahan minyak dan juga sedimentasi akibat rusaknya kawasan hulu sungai.
 

Baca Juga: Kala Pidato Jokowi di COP26 Dikritik Para Pegiat Lingkungan Hidup

Menrut Kiki, rencana pemerintah untuk merestorasi hutan mangrove seluas 600.000 ha di tahun 2024 terdengar sangat hebat. Tetapi jika dibandingkan luas hutan mangrove yang rusak di Indonesia yang telah mencapai 1,8 juta hektar, hal ini tidak ambisius mengingat hutan mangrove mempunyai fungsi ekologi yang sangat vital bagi kawasan pesisir yang saat ini sedang menghadapi ancaman krisis iklim.
 

Baca Juga: Jokowi Hadiri KTT Cop 26 di Glasgow, Bahas Perubahan Iklim Hingga Penanganan Dampak Perubahan Iklim

Sebelumnya, dalam pidato di KTT Perubahan Iklim di PBB (COP26) Jokowi menyebutkan Indonesia sedang merehabilitasi kawasan hutan.

"Kebakaran hutan juga turun 82 persen di tahun 2020. Indonesia juga telah memulai rehabilitasi hutan mangrove seluas 600 ribu hektare sampai 2024, terluas di dunia. Indonesia juga telah merehabilitasi 3 juta lahan kritis antara tahun 2010-2019. Sektor yang semula menyumbang 60 persen emisi Indonesia kan mencapai karbon nett selambatnya tahun 2030," kata Jokowi.

Laporan: Glenys Octania

Penulis : Vidi Batlolone Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV


TERBARU