> >

Erick Thohir Soal Indikasi Korupsi Pesawat ATR 72-600 di Garuda Indonesia: Bukan Tuduhan

Berita utama | 12 Januari 2022, 08:03 WIB
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Jaksa Agung ST Burhanuddin berikan pernyataan terkait indikasi korupsi pengadaan pesawat ATR 72-600 di Garuda Indonesia ke Kejaksaan Agung. (Sumber: Tangkapan layar YouTube Kompas TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan laporan soal indikasi korupsi pengadaan pesawat ATR 72-600 di Garuda Indonesia, bukan sebatas tuduhan.

Erick Thohir mengatakan, bukti audit investigasi yang diserahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) karena leasing ada indikasi korupsi dengan merk yang bebeda.

"Garuda ini sedang tahap daripada restrukturisasi tetapi yang kita sudah ketahui juga secara data-data valid memang dalam proses pengadaan pesawat terbangnya, leasing-nya itu ada indikasi korupsi dengan merk yang berbeda-beda,” ucap Erick Thohir di Kejagung, Selasa (11/1/2022).

“Khususnya hari ini, memang yang disampaikan Pak Jaksa Agung adalah ATR 72-600 ini yang tentu juga kami serahkan bukti audit investigasi Jadi bukan tuduhan karena kita sudah bukan eranya saling menuduh tetapi masih ada fakta yang diberikan,” tambahnya.

Baca Juga: Jaksa Agung Siap Bantu Erick Thohir Bersih-bersih BUMN

Dikonfirmasi berapa nilai kerugian negara yang diakibatkan dalam indikasi korupsi pengadaan pesawat ATR 72-600, Erick Thohir dengan tegas membantah dan menyerahkan penghitungan kerugian negara akibat indikasi korupsi pengadaan pesawat ATR 72-600 ke Kejaksaan Agung.

“Kalau dugaan nanti kan itu masih dugaan lebih baik lagi dari pihak Kejaksaan yang menyampaikan setelah tentu angka-angkanya conform,” tegasnya.

Erick Thohir menekankan, BUMN berharap Kejagung juga bekerja sama memberikan pendampingan dan penegakan hukum untuk kasus-kasus lainnya di BUMN.

“Sudah saatnya memang belum oknum-oknum yang ada di BUMN harus dibersihkan dan inilah memang tujuan utama kita terus menyehatkan daripada BUMN tersebut,” tegasnya Erick Thohir.

“Dan ini sorry tadi ada data-data dari juga melibatkan dari institusi lain ya, dari BPKP ya karena ini bagian dari audit pemerintah itu kan BPKP,” tambahnya.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV


TERBARU