Tak Setuju Nama IKN Baru Disebut Jawa-sentris, Sejarawan Ini Sebut Nusantara Berasal dari Kalimantan
Peristiwa | 20 Januari 2022, 12:22 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Pemilihan nama Nusantara untuk ibu kota negara (IKN) baru menuai pro dan kontra. Bahkan ada yang menyebutnya bahwa Nusantara sebagai perwujudan Jawa-sentris.
Salah satu pihak yang berpandangan demikian adalah sejarawan JJ Rizal. Menurut Rizal, istilah Nusantara itu termasuk produk Jawa pada masa Majapahit dalam memandang wilayahnya kala itu.
Namun, anggapan tersebut mendapat sanggahan dari Muhammad Sarip, sejarawan asal Kalimantan Timur (Kaltim) yang merupakan lokasi dari IKN baru.
Sarip berpendapat, Nusantara justru memiliki arti toponimi wilayah di timur Kalimantan sebelum bernama Kutai pada pengujung abad ke-13 Masehi.
Baca Juga: Ibu Kota Baru Dinamai Nusantara, Sejarawan JJ Rizal Sebut Bertolak Belakang dengan Gagasan Pokok
Lebih lanjut, Sarip juga menjelaskan, diksi Nusantara itu sejatinya dipengaruhi oleh bahasa Sanskerta, yang telah ada bahkan sebelum entitas Kutai muncul.
"Ingat, ada monarki lain yang eksis di pedalaman Sungai Mahakam, yakni Kerajaan Martapura," kata Sarip dikutip dari Kompas.com, Kamis (20/1/2022)
"Dinasti Mulawarman ini mewariskan batu bertulis berbahasa Sanskerta, yang juga dikenal sebagai Prasasti Yupa," sambungnya.
Adapun, yang menjadi dasar dari argumen Sarip itu yakni penelitian SW Tromp (1888) dan SC Knappert (1905).
Keduanya sama-sama ilmuwan yang meneliti kehidupan di Kalimantan, terutama Tromp yang banyak mengupas manuskrip Salasilah Kutai.
Baca Juga: Pemberian Nama Nusantara untuk Ibu Kota Negara Ternyata Sudah Diprediksi oleh Sastrawan Ini
Bagaimana istilah Nusantara tersebar ke daerah lain?
Sarip mengungkapkan, awalnya istilah Nusantara itu tersebar ke sejumlah daerah melalui interaksi lintas pulau dan menjadi sebutan lampau untuk Kalimantan tersendiri.
Tapi, ketika masa kejayaan Majapahit, Gajah Mada mulai mengidentifikasi daerah kekuasaannya yang terdiri atas gugusan pulau dari barat sampai timur sebagai wilayah geopolitik bernama Nusantara.
"Jadi, tidak cuma satu penilaian negatif, seperti (istilah Nusantara) dari persepsi Majahapit versi JJ Rizal. Menurut perspektif luar Jawa, istilah Nusantara tidak terasosiasi dengan makna yang buruk," tegas Sarip.
Penerima Sertifikasi Kompetensi Bidang Sejarah dari LSP Kebudayaan Kemendikbus-Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) itu juga menyebutkan, ada perspektif keislaman dalam istilah Nusantara.
Tepatnya yakni istilah Islam Nusantara yang merujuk ke teologi Islam moderat di Indonesia pada masa perjuangan dulu.
Baca Juga: Ibu Kota Baru Dinamai Nusantara, Sujiwo Tejo: Nama Merupakan Hal yang Sakral
Dinilai Sudah Sesuai Aspek Hitoris dan Sosiologis
Adapun sebelumnya, Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (Pansus RUU IKN) Ahmad Doli Kurnia menyebut, pemerintah sudah mempunyai pertimbangan tersendiri dalam memutuskan nama IKN yang baru, yakni Nusantara.
Politikus Partai Golkar itu menilai, penyebutan nama Nusantara sebagai IKN yang baru itu sudah sesuai dengan nilai historis, sosiologis, dan filosofis Indonesia.
"Kami menilai sampai putus nama Nusantara itu dengan pertimbangan matang, ada aspek historis, sosiologis, dan filosofis yang nanti ada penjelasan dalam RUU ini kenapa disebut Nusantara," kata Doli, Senin (17/1/2021).
Ia menjelaskan, seluruh fraksi sudah menyetujui nama Nusantara sebagai nama IKN yang baru.
Namun, agar tidak terjadi kebingungan, maka diperjelas redaksional terkait kata "Ibu Kota Negara Nusantara" dalam Pasal 1 ayat 2 agar tidak terjadi multitafsir.
"Kalau tidak diperjelas nanti ada anggapan apakah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diganti menjadi Nusantara. Saya menilai agar tidak terjadi kebingungan maka disebutkan 'Ibu Kota Negara yang bernama Nusantara'," ujarnya.
Baca Juga: Pelat Mobil Mewah Arteria Dahlan Bernomor Polisi Bisa Diperkarakan, BK DPR Didesak Turun Tangan
Penulis : Aryo Sumbogo Editor : Fadhilah
Sumber : Kompas.com