> >

Komnas HAM: Kerangkeng Milik Bupati Langkat Sudah Ada Sebelum Menjabat, Masyarakat Juga Tahu

Hukum | 27 Januari 2022, 10:01 WIB
Pakar Hukum Pidana Asep Iwan Iriawan di Sapa Indonesia Pagi (Sumber: Tangkapan layar YouTube Kompas TV/Ninuk)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Muhammad Taufan Damanik mengungkapkan,  Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin memiliki kerangkeng bagi pecandu narkoba sebelum menjabat sebagai Bupati atau sudah 10 tahun berjalan.

Keterangan itu disampaikan Taufan Damanik dalam Sapan Indonesia Pagi KOMPAS TV, Kamis (27/1/2022).

“Saya bertanya kepada teman-teman, saudara-saudara saya, kerabat saya (di Sumatera Utara), mereka tahu semua tentang kejadian itu (kerangkeng pecandu narkoba),” ucap Taufan.

“Itu sudah terjadi sejak lama sebelum (Terbit Rencana Peranginangin) menjadi Bupati bahkan. Tapi beliau ini kan baru beberapa tahun menjadi bupati,” tambahnya.

Atas dasar itu, Taufan pun menyayangkan tidak adanya pengawasan dan supervisi untuk menyikapi kerangkeng bagi pecandu narkoba yang dibuat Terbit Rencana Peranginangin.

Baca Juga: Pakar Pidana soal Kerangkeng Manusia: Bupati Langkat Berperilaku Kolonial di Zaman Milenial

“Kan kalau kita buat panti, kan tentu ada instansi resmi yang kemudian dia bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan juga supervisi  supaya memenuhi standar-standar dari aspek kesehatan dari aspek hukum dan lain-lain,” ujarnya.

Namun, hal itu tampaknya tidak berjalan,

“Itu kelihatannya tidak berjalan sama sekali. Jadi memang nanti investigasi kami juga akan mengarah ke sana. Tapi kami juga mendapat informasi sebetulnya berbagai instansi di sana tahu tentang keadaan itu, masyarakat di sana juga pada umumnya tahu,” tambah Taufan Damanik.

Menurut Taufan Damanik, sejauh ini pihak yang mengetahui menganggap perbuatan Terbit Rencana Peranginangin membuat kerangkeng bagi pecandu narkoba adalah kebaikan sosial.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV


TERBARU