> >

IPW Minta Kapolri Jenderal Sigit Evaluasi Personel di Desa Wadas

Peristiwa | 11 Februari 2022, 05:00 WIB
Aparat kepolisian yang disiagakan guna mendampingi petugas pengukuran lahan tambang dari BPN dan Dinas Pertanian di Desa Wadas, Selasa (8/2/2022). (Sumber: Twitter @Wadas_Melawan)

JAKARTA, KOMPAS. TV - Organisasi independen pengawas polisi Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengevaluasi tindakan personel polisi Polda Jawa Tengah (Jateng) yang diduga represif terhadap warga desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.

Seperti diketahui, warga menolak pengukuran tanah untuk penambangan batuan andesit material pembangunan proyek Bendungan Bener.

Menurut IPW, peristiwa penangkapan terhadap 60 warga, sangat memprihatinkan. Warga baru dibebaskan kembali setelah ada desakan berbagai pihak, termasuk anggota DPR.

Baca Juga: Soal Konflik Lahan Wadas, Ini  Perbedaan Pandangan Ganjar Pranowo dengan YLBHI

“Peristiwa itu sangat memprihatinkan, dimana mereka yang ditangkap karena menolak pengukuran tanah telah mendapat intimidasi serta ancaman fisik, bahkan pemukulan,” ujar Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, Kamis (10/2/2022).

Apalagi dalam peristiwa tersebut, dilakukan sweeping telepon genggam milik masyarakat dan pemutusan jaringan internet.

“Kejadian ini, identik dengan tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan aparat pada masa Orde Baru. Yang mana, sejumlah personel dengan cukup banyak dikerahkan untuk menggusur rakyat yang tertindas,” pungkasnya.

Baca Juga: Aksi Kamisan Minta Polisi Ditarik Dari Desa Wadas

Disebutkan Sugeng, tindakan kekerasan tersebut dapat membuat Polri dijauhi masyarakat dan membuat buram wajah Polri di mata publik.

“Kepercayaan terhadap Polri menjadi merosot. Sebab, di tubuh Polri tidak mencerminkan adanya reformasi Polri yang telah dicanangkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang menjunjung hak asasi manusia (HAM),” ungkapnya.  

Penulis : Vidi Batlolone Editor : Vyara-Lestari

Sumber : Kompas TV


TERBARU