ICW: Rezim Jokowi akan Dicatat Paling Buruk soal Pemberantasan Korupsi
Update | 1 Februari 2023, 18:48 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV- Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan, rezim Presiden Joko Widodo akan dicatat sebagai pemerintahan paling buruk pasca reformasi dalam pemberantasan korupsi.
Sebab kondisi carut marut pemberantasan korupsi, tidak lepas dari timpang dan paradoksnya ucapan Presiden Jokowi.
Demikian peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulisnya kepada KOMPAS TV, Rabu (1/2/2023).
“Mencermati IPK Indonesia, dapat disimpulkan bahwa untaian kalimat Presiden terkait pemberantasan korupsi hanya sekadar pemanis pidato semata,” kata Kurnia Ramadhan.
“Rezim Presiden Joko Widodo juga akan dicatat sebagai pemerintahan paling buruk pasca reformasi dalam konteks pemberantasan korupsi. Selain itu, jelang pergantian kekuasaan tahun 2024, Presiden juga gagal mewariskan kebijakan antikorupsi yang baik.”
Tidak hanya itu, Kurnia pun menuturkan jelang tahun politik, permasalahan mengenai praktik korupsi dan sikap koruptif sejumlah pihak juga tak akan dituntaskan oleh pemerintah.
Baca Juga: Indeks Persepsi Korupsi 2022 Anjlok, ICW: Tidak Salah Indonesia Disimpulkan Negara Korup
Misalnya, potensi maraknya politik uang mendekati masa kampanye dan pemungutan suara.
“Problematika yang tampak dalam UU Pemilu seperti pembatasan subjek hukum pelaku politik uang juga tidak diperluas oleh pembentuk regulasi. Selain itu, penegakan integritas pemilu melalui penyelenggara pemilu yang independen justru dinodai pemerintah karena proses seleksinya bermasalah,” kata Kurnia.
“Hal lain lagi menyangkut pendanaan partai politik yang disinyalir turut menerima aliran dari peristiwa kejahatan, sebagaimana diungkapkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan beberapa waktu lalu.”
Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Purwanto
Sumber : Kompas TV