> >

Dugaan Gibran Langgar Aturan CFD, Nusron Wahid: Keputusan Bawaslu Jakarta Pusat Tendensius

Rumah pemilu | 4 Januari 2024, 21:01 WIB
Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid membantah pencalonan Gibran Rakabuming Raka hasil nepotisme dari Presiden Jokowi, Kamis (9/11/2023). (Sumber: KOMPAS TV)
 

JAKARTA, KOMPAS TV - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid,  menilai keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Pusat yang menyatakan Gibran diduga melakukan pelanggaran aturan car free day atau CFD, amat tendensius. 

Oleh sebab itu, pihaknya melaporkan jajaran Bawaslu Jakarta Pusat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 

"Makanya keputusan itu sangat tendensius, dan kita sudah melaporkan Bawaslu Jakpus ke DKPP," kata Nusron kepada wartawan, Kamis (4/1/2024). 

Baca Juga: Bawaslu Jakarta Pusat Temukan Dugaan Pelanggaran Hukum saat Gibran Bagi-Bagi Susu di CFD

Menurut dia, Bawaslu tak berhak menyatakan peserta pemilu menyalahi aturan di luar yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

"Tapi kalau Bawaslu merekomendasikan ya silakan. Itu hak dia yang namanya rekomendasi," ujarnya. 

Sebelumnya, Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan telah menemukan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, saat bagi-bagi susu di area car free day atau CFD Jakarta pada 3 Desember 2023. 

Hal ini diketahui setelah Bawaslu Jakarta Pusat mengeluarkan surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Jakarta Pusat Christian Nelson Pangkey, Rabu (3/1/2024). 

 

"Temuan dengan nomor register 001/Reg/TM/PP/Kota/12.01/XII/2023 tentang adanya kegiatan pembagian susu oleh Gibran Rakabuming Raka (cawapres nomor urut 02) kepada warga yang berada di wilayah CFD Jakarta Pusat tanggal 3 Desember 2023 yang telah diregister pada 11 Desember 2023 diduga terdapat unsur kegiatan untuk kepentingan partai politik dengan melibatkan calon anggota legislatif dan calon wakil presiden usungan partai politik, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 12 Tahun 2016," tulis Christian. 

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV


TERBARU