Singgung Etika Hukum di Masa Presiden Jokowi, Ketua Dewan Guru Besar UI Sebut Merasa Tertampar
Rumah pemilu | 8 Februari 2024, 13:39 WIB"Itu yang membuat kami orang-orang hukum merasa tertampar karena ilmu yang kami kembangkan, kami teliti, kami coba manfaatkan untuk kebahagiaan masyarakat ternyata bisa digunakan sebagai a tool by political engineering," tukasnya.
Seperti yang diketahui, baru-baru ini mahasiswa dan guru besar dari sejumlah universitas di Indonesia memberikan pernyataan sikap terkait posisi Presiden Jokowi dalam Pemilu 2024.
Sivitas akademika dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Islam Indonesia (UI), Universitas Andalas (Unand), dan Universitas Padjadjaran (Unpad) melontarkan pernyataan yang meminta Pemilu 2024 digelar secara demokratis, dan Presiden berhenti cawe-cawe atau ikut campur.
Pernyataan sikap ini pertama kali dikeluarkan dari UGM, yang merupakan kampus almamater Jokowi pada 31 Januari 2024 lalu.
Para guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni UGM menyampaikan petisi Bulaksumur di mana mereka merasa prihatin dengan tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini yang dinilai menyimpang dari prinsip-prinsip moral, demokrasi, kerakyatan, serta keadilan sosial.
Para sivitas akademika UGM tersebut juga menyinggung pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK).
Mereka pun meminta agar Jokowi berpegang teguh pada jati diri UGM yaitu menjunjung tinggi nilai Pancasila serta memperkuat demokratisasi.
Baca Juga: Guru Besar UGM Koentjoro: Kesalahan Fatal Kita Menempatkan Jokowi Terlalu Tinggi
Penulis : Rizky L Pratama Editor : Deni-Muliya
Sumber : Kompas TV