Komisi VII DPR Sebut Pengusaha Mengeluh soal Satgas Pimpinan Bahlil, Kerap Minta Uang hingga Saham
Hukum | 6 Maret 2024, 07:10 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengaku sering menerima keluhan dari asosiasi pengusaha tambang soal Satuan Tugas (Satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi yang dipimpin Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Ia mengatakan, banyak pihak yang menyebutkan bahwa satgas tersebut melakukan sejumlah penyelewengan soal pemberian izin tambang.
“Kita sudah dengar itu bagaimana penyimpangan-penyimpangan itu terjadi,” kata Sugeng di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2024).
Baca Juga: KPK Akan Minta Klarifikasi Bahlil Lahadalia soal Minta Imbalan Miliaran buat Perpanjang Izin Tambang
Sugeng mengungkapkan, praktik yang diduga dilakukan Satgas pimpinan Bahlil itu yakni dengan meminta sejumlah uang jika izin tambang ingin kembali dihidupkan. Bahkan, tak tanggung-tanggung ada pula yang meminta saham.
“Ada yang meminta kalau memang mau menghidupkan (izin tambang) kembali, maka harus bayar sekian, bahkan ada yang minta saham katanya,” tutur Sugeng.
“Karena sebagian besar bahkan tiba-tiba dicabut tanpa ada argumentasi yang bisa dijelaskan panjang lebar,” katanya.
Lebih lanjut, Sugeng mengatakan, sejak awal Komisi VII DPR RI telah menyatakan keberatan atas pembentukan satgas itu.
Namun, Presiden tetap membentuknya dengan alasan bisa memberikan kepastian hukum soal izin usaha tambang. Hal itu tertuang dalam Keputusan Presiden atau Keppres Nomor 1 Tahun 2022.
Baca Juga: Kata Ketua Komisi VII Soal Rencana Pemanggilan Menteri Bahlil Lahadalia Terkait Izin Tambang
Penulis : Tito Dirhantoro Editor : Deni-Muliya
Sumber : Kompas.com