> >

Solusi Keluhan Sistem Zonasi, Disdikbud Kota Malang Berencana Gratiskan SD dan SMP Swasta

Jawa timur | 16 Agustus 2023, 22:30 WIB
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Suwarjana. (Sumber: Kompas.com/Nugraha Perdana)

MALANG, KOMPAS.TV - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berencana menggratiskan biaya SD dan SMP swasta sebagai solusi atas keluhan sistem zonasi.

Penjelasan itu disampaikan oleh Kepala Disdikbud Kota Malang Suwarjana, Rabu (16/8/2023).

Jika rencana itu terwujud, kata dia, nantinya pelajar SD dan SMP swasta tidak lagi ditarik uang gedung atau iuran SPP setiap bulan seperti sekolah negeri.

Selain itu, keberadaan sekolah swasta diharapkan dapat menutupi jumlah pelajar yang tidak tertampung di sekolah negeri.

"Sehingga kami ke depannya ada program untuk menggratiskan sekolah swasta," kata Suwarjana.

Jika rencana itu terlaksana,  kemungkinan akan dimulai pada tahun ajaran baru mendatang atau tahun 2024.

Baca Juga: PPDB Jalur Zonasi, SDN di Lampung Tengah Hanya Dapat 3 Murid

Ia menambahkan, selama ini, sekolah negeri untuk SD dan SMP di Kota Malang dapat digratiskan, karena mayoritas guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan digaji melalui APBN atau APBD.

"Kenapa kemudian sekolah negeri itu bisa gratis total? Karena guru sekolahnya mayoritas pegawai negeri yang sudah digaji melalui APBN atau APBD. Sedangkan di swasta, gaji guru dari yayasan," katanya, dikutip Kompas.com.

Nantinya, honor untuk tenaga pendidik SD dan SMP swasta, kata dia, bakal dialokasikan melalui APBD Kota Malang.

Syaratnya, sekolah swasta yang mengikuti program tersebut harus membebaskan biaya pendidikan murid-muridnya.

"Mekanismenya, nanti sekolah swasta bisa mengajukan, ini masih kami kaji kebutuhan anggarannya berapa.”

“Kalau mereka (sekolah swasta) mengikuti ini, maka harus digratiskan (biaya sekolah)," katanya.

Baca Juga: PPDB Zonasi Banyak Masalah, Nadiem: Itu Bukan Kebijakan Saya, tapi Pak Muhadjir

Untuk keberlanjutan program itu, lanjut dia, pihaknya juga tengah melakukan kajian mendalam. Sejauh ini, perkiraan anggaran yang diperlukan yakni sekitar Rp50 miliar, dan akan diterapkan di 50 persen sekolah SD dan SMP swasta.

"Kota Malang, ada sekitar 80 SMP dan 80 SD swasta, ini sekitar 50 persen dulu," katanya.

Sementara, jumlah tenaga pendidik atau guru SD dan SMP swasta di Kota Malang ada sekitar 2.500 orang.

"Kajiannya sudah 70 persen, kami harapkan tahun ajaran baru nanti mulai terealisasi. Tentu kami juga harus mencari guru yang bagus dan kredibel. Harus kami tes kelayakannya," katanya.

 

 

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Vyara-Lestari

Sumber : Kompas.com


TERBARU