Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Ketua DPD Minta Syarat Kredit di Bank Dipermudah Agar Masyarakat Beralih dari Pinjol

Senin, 25 Oktober 2021 | 09:48 WIB
ketua-dpd-minta-syarat-kredit-di-bank-dipermudah-agar-masyarakat-beralih-dari-pinjol
Suasana ruang kerja jasa Pinjol usai penggerebekan kantor jasa pinjaman online (Pinjol) oleh Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya di Cipondoh, Tangerang, Banten, Kamis (14/10/2021). Dalam penggerebekan tersebut polisi mengamankan 56 orang karyawan yang bekerja di bagian penawaran hingga penagihan. (Sumber: Antara)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti meminta pemerintah melakukan langkah nyata untuk membantu masyarakat keluar dari jerat pinjaman online (pinjol). Salah satunya bekerja sama dengan otoritas perbankan, untuk mempermudah akses kredit bagi masyarakat.

"Akses pembiayaan melalui perbankan itu cukup sulit. Syarat yang harus dipenuhi banyak dan proses yang panjang. Kesulitan inilah yang dimanfaatkan oleh pelaku pinjaman online," kata La Nyalla dikutip dari Antara, Senin (25/10/2021).

Menurutnya, masyarakat memilih pinjol karena tuntutan kebutuhan hidup. Apalagi di saat pandemi seperti sekarang. Syarat meminjam di pinjol jauh lebih mudah dibanding bank. Namun karena terjepit keadaan, masyarakat tidak berpikir panjang dengan risiko bunga tinggi pinjol.

"Fakta itu harus menjadi perhatian bersama. Makanya pemerintah perlu mempermudah akses permodalan perbankan sehingga lebih simpel dan praktis," ujar La Nyalla.

Baca Juga: Tinggal Seminggu Lagi, Diskon Tambah Daya PLN Dari Rp4 juta Jadi Rp202.100

Begitu juga dengan kredit usaha rakyat (KUR) yang sulit diakses UMKM.

"Pelaku UMKM banyak yang kesulitan mengakses KUR karena belum memiliki surat izin usaha sebagai syarat pengajuan. Harusnya hal-hal seperti ini bisa lebih disederhanakan namun tetap bisa dipertanggungjawabkan," ucapnya.

Ia mengapresiasi langkah Polri menggerebek dan menindak pinjol ilegal. Namun hal itu belum cukup. Pemerintah dan pihak terkait harus menutup ruang gerak pinjol ilegal secara total.

Baca Juga: Pedagang Harap Tenang, Ini 4 Kriteria Frozen Food Tak Perlu Izin Edar BPOM

"Kita mendukung pemerintah berkoordinasi dengan pihak Google untuk memblokir seluruh aplikasi fintech ilegal yang memberikan layanan pinjaman online," ucap La Nyalla.

Penulis : Dina Karina | Editor : Desy Afrianti

Sumber :



BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Ambon Masuk PPKM Level I

Selasa, 30 November 2021 | 19:45 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
19:59
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19