Peneliti Jelaskan Sulitnya Gerakan PA 212 Jadi Parpol, Terkait Dana dan Elit Partai Politik

JAKARTA, KOMPAS.TV - Peneliti dan Pengamat Politik Islam dari The Polical Literacy, Muhammad Hanifudin, menyatakan sebagai sebuah gerakan, Persaudaran Alumni 212 (PA) sulit untuk menjadi partai politik. Hal ini terkait dana untuk jadi partai yang tidak sedikit, juga terkait dengan elit politik.

“Dalam percaturan politik Islam di Indonesia, keberadaan PA 212 masih akan tetap bergantung dengan elit politik,” papar Hanif kepada KOMPAS TV via pesan Whatsapp, Rabu (1/12).

Penulis buku Peran KPK dalam Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi itu mengingatkan, dalam perjalanannya selama ini, 212 tidak sekadar gerakan bela agama semata, tetapi juga gerakan politis.

“212 dalam sejarahnya mendukung calon tertentu yang berkontestasi dalam perebutan kekuasaan. Semisal Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019. Meskipun wajar adanya,” tambahnya.

Baca Juga: Soal Reuni PA 212, Pengamat: Gaungnya Tidak Sekuat Jika Momentum Politik

PA 212 sebagai Pressure Group Politik

Hanif juga menjelaskan soal kemungkinan 212 jadi partai politik yang menurutnya akan sulit tercapai. Hal ini terkait dengan metode gerakan 212.

“Dalam beberapa pernyataan tokoh PA 212, tidak akan jadi partai politik. Dalam prespektif ilmu politik, sejauh ini, PA 212 adalah pressure group (kelompok penekan),” jelas Hanif.

Hanif juga memaparkan, sebagai kelompok penekan, tugas 212 sebagai gerakan adalah membingkai isu. Upaya ini nantinya berelasi dengan para elit partai. Hal ini, kata dia, juga terkait gerakan sebagai pressure grup yang tidak butuh terlalu modal dana dan bisa jadi berelasi dengan elit partai. 

“Keberadaannya dipengaruhi oleh kemampuan membingkai isu dan menjalin relasi dengan pemangku kebijakan dan elit partai,” tambahnya