Kompas TV bbc bbc indonesia

Jokowi Terbitkan 4 Perpres IKN Nusantara, Bisakah Lindungi Warga Adat Lokal?

Jumat, 6 Mei 2022 | 17:39 WIB
jokowi-terbitkan-4-perpres-ikn-nusantara-bisakah-lindungi-warga-adat-lokal
Rencana tata kota Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. (Sumber: Dok Kementerian PUPR)

Penulis : Redaksi Kompas TV

Aturan-aturan turunan terkait Ibu Kota Negara, IKN Nusantara dipandang "tidak etis" dan dikeluarkan "secara terburu-buru" saat Undang-Undang No.3/2022 tentang IKN masih dipersengketakan di Mahkamah Konstitusi.

Hal itu diungkapkan pakar hukum dan pembela hak masyarakat adat yang mendesak pemerintah agar tidak langsung menerapkan aturan-aturan itu sebelum ada putusan dari Mahkamah Konstitusi. Mereka mengatakan masalah ini dapat merugikan masyarakat adat di lokasi IKN.

April lalu, pemerintah telah menerbitkan aturan-aturan turunan terkait IKN, yaitu dua peraturan pemerintah (PP) dan empat peraturan presiden (Perpres), untuk menindaklanjuti Undang-undang No.3/2022 tentang IKN. Salah satu aturan turunan itu adalah Perpres No. 65/2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara.

Namun, seperangkat aturan yang baru-baru ini dipublikasikan di laman Sekretariat Negara RI itu langsung menuai kritik. Ini terkait dengan peraturan induknya yang masih menjalani uji materi di MK sejak 24 April lalu.

Baca juga:

Itu sebabnya pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, mengatakan "secara etika penerbitan aturan-aturan turunan itu tidak bisa dibenarkan" selama UU-nya masih diperkarakan di MK.

Sedangkan Profesor Endriatno Soetarto, Guru Besar Agraria Institut Pertanian Bogor, mengingatkan bahwa "MK sudah mengeluarkan putusan nomor 35 tahun 2012" yang menegaskan hutan adat bukan hutan negara, sehingga ini harus "menjadi referensi penting" bagi pemerintah saat proyek sebesar IKN bersentuhan dengan masyarakat hukum adat.

Muhammad Arman, Direktur Advokasi Hukum dan Kebijakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) meminta agar menunda dulu pemberlakuan semua aturan turunan IKN untuk menunjukkan "pemerintah punya iktikad baik dan sungguh-sungguh untuk mendengarkan aspirasi rakyat secara keseluruhan dan bagaimana masyarakat adat bisa berpartisipasi secara efektif."

Seorang warga adat Paser di Sepaku mengaku selama ini tidak diajak berkonsultasi terkait aturan-aturan IKN sehingga khawatir hak-haknya akan terabaikan dan masa depannya terancam.

Sedangkan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Wandy Tuturoong, menegaskan "pemerintah wajib melaksanakan undang-undang yang telah disahkan", namun akan menghormati keputusan MK soal uji materi UU IKN itu dan mengutarakan komitmen untuk tetap memperhatikan dan melindungi hak-hak masyarakat adat di lokasi IKN.

Aturan turunan dibuat 'terlalu terburu-buru', seperti undang-undangnya



Halaman Selanjutnya


Sumber : BBC

REKOMENDASI UNTUK ANDA

Powered by



BERITA LAINNYA


Close Ads x