Kompas TV nasional hukum

Pengacara Duga Penetapan Istri Eks Menteri ATR/BPN adalah Alasan agar PT BL Leluasa Langgar Kontrak

Minggu, 14 Agustus 2022 | 10:48 WIB
pengacara-duga-penetapan-istri-eks-menteri-atr-bpn-adalah-alasan-agar-pt-bl-leluasa-langgar-kontrak
Foto ilustrasi. Pengacara menduga penetapan Hanifah Husein, sebagai tersangka adalah alasan agar PT Batubara Lahat (BL) dapat leluasa melanggar perjanjian kontrak kerja sama. (Sumber: Think Stock)

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana | Editor : Gading Persada

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ricky Hasiholan Hutasoit, pengacara PT Rantau Utama Bhakti Sumatra, menduga  penetapan Hanifah Husein, sebagai tersangka adalah alasan agar PT Batubara Lahat (BL) dapat leluasa melanggar perjanjian kontrak kerja sama.

Hanifah Husein diketahui adalah istri eks Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ferry Mursyidan Baldan, dan merupakan satu dari sejumah pimpinan PT Rantau Utama Bhakti Sumatra.

"Patut diduga penetapan tersangka ini adalah kriminalisasi sebagai alasan agar PT Batubara Lahat (BL) dapat dengan leluasa melanggar perjanjian kontrak kerja sama yang telah disepakati sebelumnya," ujar Ricky dalam keterangannya, Minggu (14/8/2022), dikutip Kompas.com.

Baca Juga: Hanifah Husein, Istri Mantan Menteri BPN Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penggelapan Saham!

Untuk diketahui, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan Hanifah Husein, sebagai tersangka atas laporan pengalihan saham pemilik PT Batubara Lahat.

Adapun penetapan tersangka dalam kasus ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor SP.Sidik/415N/Res.1.11./2021/Dittipideksus, pada 3 Mei 2021. Kemudian, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: R/182N/RES.1 .11./2021/Dittipideksus, pada 5 Mei 2021.

Ricky menambahkan, PT Batubara Lahat di Sumatera Selatan sudah dilaporkan terkait dugaan penjualan batubara secara ilegal yang merugikan para investor.

Menurutnya, PT Batubara Lahat diduga telah melakukan penambangan secara ilegal tanpa seizin direksi PT Rantau Utama Bhakti Sumatra sebagai beneficial owner.

Berkaitan dengan kasus ini, ia pun mempertanyakan siapa yang sebenarnya melakukan penggelapan.

"Kami punya bukti kuat. Jadi sangat disayangkan di tengah kinerja dan kredibilitas Polri yang sedang disorot, para investor yang notabene ingin meningkatkan perekonomian Indonesia malah dikriminalisasi," tuturnya.


Sumber : Kompas.com

REKOMENDASI UNTUK ANDA

Powered by



Video Pilihan

BERITA LAINNYA


Close Ads x