Kompas TV ekonomi energi

Para Politisi Senayan Bersuara soal Kelangkaan Gas 3 Kg: Dinilai Super Tega hingga Mau Panggil ET

Kompas.tv - 28 Juli 2023, 08:35 WIB
para-politisi-senayan-bersuara-soal-kelangkaan-gas-3-kg-dinilai-super-tega-hingga-mau-panggil-et
Foto ilustrasi. Bright Gas 3 Kg yang merupakan LPG non subsidi. (Sumber: tribunnews.com)
Penulis : Iman Firdaus | Editor : Gading Persada

JAKARTA, KOMPAS.TV- Kelangkaan gas LPG 3 kilogram di sejumlah daerah di Indonesia menjadi keprihatinan sejumlah politisi di gedung DPR.

Ketua DPR RI  Puan Maharani meminta Pemerintah mencari akar persoalan kelangkaan gas LPG subsidi di sejumlah daerah yang sudah terjadi sejak beberapa waktu belakangan yang membuat rakyat kesulitan. 

"Gas merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat sehingga sudah Pemerintah harus menjamin distribusi LPG bersubsidi berjalan dengan lancar. Program pro rakyat jangan sampai mempersulit masyarakat," kata Puan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (26/7/2023).

Akibat kelangkaan tersebut, harga gas LPG melon pun melonjak di pasaran dari yang biasanya Rp 16-19 Ribu, kini meroket naik hingga Rp 25 sampai Rp 30 ribu. Puan menilai kondisi seperti ini telah menyebabkan gelombang kekhawatiran rakyat.

Baca Juga: Catat! Ini Cara Mendapatkan Kartu Sembako untuk Syarat Beli Gas 3 Kg Tahun Depan

“Masyarakat mengeluh karena sangat membebani mereka, khususnya bagi warga kalangan menengah ke bawah. Apalagi banyak warga yang berjam-jam harus antre demi bisa mendapat gas LPG bersubsidi,” ucap Mantan Menko PMK ini dikutip dari dpr.go.id.

Karena itu,  Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mendesak Pemerintah memberi perhatian serius terkait permasalahan kelangkaan gas LPG bersubsidi. Puan juga meminta Pemerintah dan stakeholder terkait untuk segera menghadirkan solusi agar kondisi ini tidak semakin lama menyulitkan masyarakat.

Sementara Anggota Komisi VII DPR RI dari fraksi PKS Mulyanto, mengeritik langkah pemerintah meluncurkan produk LPG 3kg nonsubsidi bermerek Bright.
 
“Kebijakan itu akan membuat pengadaan dan pendistribusian LPG 3 kg bersubsidi semakin terbatas dan sulit. Ujung-ujungnya masyarakat dipaksa membeli LPG 3 kg non subsidi,” ungkap Mulyanto dalam siaran pers, Kamis (27/7).

Ia memperkirakan hadirnya LPG 3 kg non subsidi itu akan meningkatkan tindak penyalahgunaan LPG 3kg bersubsidi oleh pihak tertentu. Mengingat selisih harga jualnya sangat besar.



Sumber : Kompas TV, dpr.go.id



BERITA LAINNYA



Close Ads x