80 Persen Formasi Rekrutmen ASN 2023 adalah Guru dan Tenaga Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, guru dan tenaga kesehatan menjadi formasi yang paling banyak disediakan dalam rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) 2023. 

Kedua profesi itu menjadi prioritas karena menjadi layanan dasar bagi masyarakat. Yaitu pendidikan dan kesehatan. 

“Hampir 80 persen formasi 2023 untuk guru dan tenaga kesehatan,” kata Anas dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN 2023, di Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Menurut Anas, selama ini daerah kurang banyak mengusulkan guru dan tenaga kesehatan dalam formasi rekrutmen ASN. Misalnya pada 2022, kebutuhan guru sebesar 700.000 orang, tapi formasi yang terisi hanya 319.000. Anas bilang, kepala daerah justru banyak mengusulkan soal perbaikan jalan rusak. 

Baca Juga: CPNS 2023 Kejaksaan RI: Ribuan Formasi Diajukan bagi Lulusan SMA/SMK Sederajat, Cek Selengkapnya!

"Saat ini usulan paling banyak jalan rusak, betul gak? Tapi pendidikan guru yang belum tersambung ini kadang belum mendapat perhatian yang cukup dari kita semunya," ucap Anas. 

"Bapak Ibu, kalau soal kesehatan dan pendidikan ini bisa kita beresin, elektoral para bupati dan kepala daerah itu pasti naik," lanjutnya. 

Anas menambahkan, rekrutmen ASN juga sebagai upaya untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN atau yang biasa disebut tenaga honorer. Diketahui, jumlah tenaga non-ASN sebanyak 2,3 juta, dan saat ini dalam proses diaudit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Ia merinci, ada 572.496 formasi ASN nasional yang ditetapkan pemerintah pada 2023 (data per 1 Agustus 2023). Jumlah tersebut untuk formasi 72 instansi pemerintah pusat sebanyak 78.862 ASN, dan pemerintah daerah 493.634 ASN.

Baca Juga: Fenomena Anak PNS Bergaji Rendah Dijepit UKT Tinggi, Ini Kata Pengamat dan Kemdikbudristek

Kemudian lokasi formasi CASN untuk pemerintah pusat terinci sebanyak 28.903 untuk CPNS dan 49.959 untuk PPPK. 

Adapun di pemerintah daerah dialokasikan khusus sebanyak 296.084 PPPK Guru, 154.724 PPPK Tenaga Kesehatan, dan 42.826 PPPK Teknis. Proses seleksi akan dimulai pada September 2023. 

Dari data itu terlihat PPPK menjadi prioritas pemerintah di rekrutmen ADN 2023. Pemerintah juga membuka jalur afirmasi kepada eks tenaga honorer K2 (THK-II) dan tenaga non-ASN yang telah mengabdi lama di instansinya. 

Pemerintah secara konsisten memberikan afirmasi, menunjukkan keberpihakan untuk tenaga non-ASN atau honorer, juga kepada eks THK-II, karena mereka telah mengabdi. Maka rekrutmen ASN 2023 ini, sebanyak 80 persen di antaranya untuk pelamar dari tenaga non-ASN, dan 20 persen untuk pelamar umum,” terang mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.

Baca Juga: Uji Publik RUU ASN untuk Mencegah PHK Massal

Anas mengatakan, hal itu untuk menunjukkan penghargaan kepada tenaga non-ASN yang telah mengabdi. Serta, penerapan prinsip zero growth dan negative growth di pengadaan ASN.

Ia menuturkan, Zero growth artinya pengadaan dilakukan untuk menggantikan posisi-posisi kosong akibat ASN yang pensiun. Sedangkan negative growth artinya menghilangkan posisi-posisi yang berpotensi akan hilang dari adanya digitalisasi.

Anas menegaskan, pemerintah bukan pembuka lapangan kerja. Pembukaan lapangan kerja diciptakan lewat investasi baik di daerah maupun di pusat. 

"Padahal semestinya kita bekerja untuk menyiapkan lapangan pekerjaan lewat investasi atau perizinan yang kita percepat. Kalau rekrutmennya tidak profesional, maka birokrasi kita tidak profesional juga. Pelayanan publiknya lambat, investasi terhambat, ujungnya tidak ada lapangan pekerjaan yang tercipta," tutur Anas. 

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah menetapkan sebanyak 1.030.751 kebutuhan ASN nasional tahun 2023. Namun terdapat sejumlah instansi yang tidak mengusulkan formasi, termasuk terdapat beberapa pemda yang tidak mengoptimalkan usulan formasinya.

Baca Juga: Duh, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Segera Beroperasi, tapi Akses ke Stasiun Baru Dibangun

Pada kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, rekrutmen CASN harus diputuskan dengan mempertimbangkan tenaga non-ASN yang memenuhi syarat, penyederhanaan birokrasi, dan kebutuhan ASN. 

“Dengan memperhatikan kemampuan membayar gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ucap Airlangga. 

“Calon ASN yang direkrut tentu bisa mengisi posisi kunci sebagai future leaders, yang nanti menjalankan birokrasi berkelas dunia dalam rangka visi Indonesia Maju 2045,” sambungnya.