Disebut KPPU Monopoli Avtur, Pertamina: Saat Ini Mungkin Baru Pertamina yang Siap

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pertamina buka suara soal kajian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menyebut harga tiket pesawat mahal karena ada monopoli penjualan avtur atau BBM penerbangan. 

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengatakan, pihaknya akan menunggu arahan dari pemerintah terkait tata laksana penyediaan avtur. 

Lantaran KPPU telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah yakni kepada Kemenko Maritim dan Investasi. 

"Karena rekomendasinya ditujukan kepada Kemenkomarves tentu kita akan melihat nanti arahannya bagaimana," kata Fadjar saat dihubungi Kompas.tv, Selasa (6/2/2024). 

Baca Juga: KPPU Sebut Harga Tiket Pesawat Mahal karena Monopoli Penjualan Avtur

Garis besar rekomendasi KPPU kepada kementerian yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan itu adalah dorongan bagi implementasi open access pada pasar penyediaan dan/atau pendistribusian BBM Penerbangan.

Kemudian sistem multi provider BBM Penerbangan di bandar udara dengan kondisi-kondisi tertentu.

Tapi, Fadjar menegaskan, Pertamina sudah menjalankan bisnis penyediaan avtur sesuai ketentuan yang ada. 

"Namun dapat kami sampaikan, Pertamina menjalankan bisnis avtur sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ditetapkan. Dan aturan untuk bisnis niaga avtur juga ada di Kementerian ESDM," ujar Fadjar. 

"Saat ini mungkin baru Pertamina yang siap," tambahnya. 

Baca Juga: Menhub Ungkap Penyebab Harga Tiket Pesawat Masih Mahal, dari Harga Avtur sampai soal Suku Cadang

Diberitakan Kompas.tv sebelumnya, Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa mengungkap, pasar penyediaan BBM Penerbangan Indonesia memiliki struktur monopoli dan terintegrasi secara vertikal.

Sehingga mengakibatkan ketidakefisienan pasar dan berkontribusi pada harga BBM Penerbangan yang tinggi. 

Atas temuan itu, KPPU telah menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan melalui surat saran dan pertimbangan pada tanggal 29 Januari 2024.

"Persoalan berawal dari data yang diperoleh KPPU bahwa harga BBM Penerbangan di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan harga BBM Penerbangan di 10 (sepuluh) bandar udara internasional lain," kata Fanshurullah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/2/2024). 

Baca Juga: Lepas Komut Pertamina Ahok jadi Jurkam Ganjar-Mahfud, Tugasnya Jaring Ahokers di Jakarta

"Secara umum, kisaran perbedaan harga BBM Penerbangan bandar udara di Indonesia dengan bandar udara luar negeri mencapai 22% s.d 43% untuk periode Desember 2023," tambahnya. 

Fanshurullah mengatakan, hal inilah yang berpengaruh langsung kepada harga tiket pesawat terbang.

Karena berdasarkan kajian KPPU diketahui bahwa, harga tiket pesawat per kilometer di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan negara ASEAN lain, seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam. 

Selain Pertamina, perusahaan swasta Shell juga sebenarnya pernah masuk ke bisnis penjualan avtur di Indonesia.

Namun Shell menutup lini bisnisnya itu sekitar tahun 2007, karena kesulitan mendapat bahan baku. 

Lalu pada 2017, PT AKR Corporindo Tbk menggandeng perusahaan energi BP Indonesia menyatakan tengah menjajaki bisnis penjualan avtur di RI. Namun sampai kini belum terdengar tindak lanjutnya. 

Baca Juga: Erick Thohir Tambahkan Dua Jabatan Baru di Pertamina: Wadirut dan Direktur Manajemen Risiko

Persoalan monopoli avtur ini juga sudah disoroti oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pada 2019, Jokowi meminta jajarannya untuk membuka kompetisi penjualan avtur secara terbuka. 

Namun Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, pihak swasta yang ingin menjual avtur di Indonesia tidak boleh mengimpor bahan bakunya.