Kompas TV ekonomi ekonomi dan bisnis

Inflasi Pangan Lampaui Kenaikan UMR, ASPEK Indonesia Sebut Pemerintah Salah Urus Negara

Kompas.tv - 7 Maret 2024, 13:59 WIB
inflasi-pangan-lampaui-kenaikan-umr-aspek-indonesia-sebut-pemerintah-salah-urus-negara
Presiden Joko Widodo dan Wapres Maruf Amin dalam keterangannya kepada awak media di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin, 4 Maret 2024. (Sumber: BPMI Setpres)
Penulis : Dina Karina | Editor : Iman Firdaus

JAKARTA, KOMPAS.TV- Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo selama ini telah salah urus dalam mengelola Negara. Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat menyatakan, sampai saat ini kemiskinan tetap jadi masalah utama di Indonesia, akibat daya beli masyarakat yang rendah. 

Di sektor ketenagakerjaan, kebijakan politik upah murah yang diterapkan pemerintah, tidak berkeadilan dan tidak mensejahterakan. 

Pernyataan ASPEK Indonesia ini merespon informasi yang disampaikan oleh Kepala Departemen Regional Bank Indonesia (BI) Arief Hartawan. Yakni terkait terkait laju inflasi pangan yang bergejolak atau volatile food dalam kurun waktu 4 tahun terakhir dan telah melampaui rata-rata kenaikan upah minimum regional (UMR). 

BI menyebut, dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, inflasi pangan bergejolak mencapai 5,6 persen. Angka itu lebih tinggi dibanding rata-rata kenaikan UMR yang hanya mencapai 4,9 persen pada periode 2020-2024.

Baca Juga: Cerita Mahasiswa Asal Jakarta di UNS Solo, Terancam Putus Kuliah karena KJMU Dicabut

"Berbagai kebijakan Pemerintah Joko Widodo terbukti gagal dalam mensejahterakan rakyatnya. Sistem pengupahan yang beberapa kali diubah selama masa pemerintahannya, terbukti semakin melanggengkan politik upah murah dan menurunkan daya beli masyarakat," kata Mirah dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/3/2024). 

"Inflasi pangan yang diungkap BI membuktikan, bahwa untuk dapat memenuhi kebutuhan pangannya saja, masyarakat sudah sangat kesulitan. Apalagi untuk kebutuhan lainnya, seperti pendidikan, perumahan dan kebutuhan lainnya," tambahnya. 

ASPEK Indonesia pun mendesak pemerintah untuk serius dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

"Jangan hanya peduli pada kekuasaan, tapi mengabaikan kesejahteraan rakyatnya," ujarnya. 

Baca Juga: Banyak Penerima KJMU Kaget Bantuannya Disetop, DPRD DKI Sebut Pemprov Pangkas Anggaran

Mengutip laman resmi BI, kelompok volatile food pada Februari 2024 mencatat inflasi sebesar 1,53% dibanding Januari 2024 (month to month/mtm). Angka itu lebih tinggi dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,01% (mtm). Peningkatan inflasi volatile food tersebut disumbang terutama oleh inflasi komoditas beras, cabai merah, dan telur ayam ras. 



Sumber :



BERITA LAINNYA



Close Ads x