Transaksi Judi Online Januari-Maret 2024 Capai Rp 100 Triliun, Lebih Tinggi Ketimbang Anggaran IKN

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan bahwa transaksi judi online di Indonesia selama tiga bulan dari Januari-Maret 2024 mencapai Rp 100 triliun.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengatakan, bila dijumlahkan dengan transaksi judi online dari tahun-tahun sebelumnya, jumlahnya bisa mencapai Rp 600 triliun.

"Ya tahun ini aja, tiga bulan pertama atau kuartal 1 sudah mencapai lebih dari Rp 100 triliun. Jadi kalau di jumlah dengan periode tahun-tahun sebelumnya sudah lebih dari Rp 600 triliun," kata Ivan dikutip dari Tribunnews.com, Jumat (14/6/2024).

Ivan menambahkan, transaksi ratusan triliun rupiah itu dikirim juga ke beberapa negara. Namun dia enggan menyebutkan negara mana saja yang menjadi tujuan uang judi online tersebut.

"Ya ke beberapa negara bervariasi nilainya, tapi relatif signifikan semua," ucapnya.

Meski nilai transaksinya sangat besar, Ivan mengatakan bahwa tren transaksi judi online di Indonesia ini belakangan telah menurun.

Itu dikarenakan adanya sinergi yang makin kuat antar aparat penegak hukum di bawah kepemimpinan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Hadi Tjahjanto.

Namun, Ivan tetap mewanti-wanti agar seluruh pihak tetap waspada terkait pola-pola baru dalam penyebaran judi online.

"Kita melihat tren penurunan, tapi tetap diwaspadai pola-pola baru, karena demand (permintaan) yang besar, ada potensi naik melihat data kuartal 1 2024," tuturnya.

Baca Juga: Menko Polhukam Hadi Tjahjanto: Satgas Judi Online Libatkan Interpol

Lebih Besar Dibanding Anggaran Pembangunan IKN Selama 2 Tahun

Dengan nilai transaksi judi online selama tiga bulan yang sangat besar dan tercatat oleh PPATK, angka tersebut bahkan melebihi anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk dua tahun dari 2022-2024.

Dikutip dari pemberitaan Kompas.com pada 24 Maret lalu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 4,6 miliar dolar AS atau Rp 71,8 triliun yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk rincian anggarannya, pada tahun 2022, anggaran mencapai Rp 5,5 triliun, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp 27 triliun.

Sementara itu, dalam dua bulan pertama tahun 2024, yaitu Januari dan Februari, pemerintah telah mengucurkan anggaran pembangunan IKN sebesar Rp 2,3 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyatakan bahwa pemerintah berencana menganggarkan Rp 39,3 triliun untuk pembangunan IKN tahun ini.

"Dengan tingkat realisasi sebesar Rp 2,3 triliun atau 5,8 persen dari pagu yang ditetapkan,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa anggaran sebesar Rp 400 miliar (25,4 juta dolar AS) dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur seperti kawasan istana negara, kawasan kementerian, dan gedung Otorita IKN. 

Selain itu, anggaran itu juga digunakan untuk pembangunan menara rumah susun aparatur negara, rumah tapak kementerian, jalan tol, embung di kawasan inti, serta rehabilitasi lahan.

Sementara itu, anggaran sebesar Rp 1,9 triliun dialokasikan untuk aspek non-infrastruktur seperti perencanaan, persiapan pemindahan ibu kota baru, dan promosi. 

Dana ini juga mencakup laporan dan rekomendasi kebijakan untuk kementerian dan lembaga, dukungan aparat keamanan, serta operasional Otorita IKN. 

Baca Juga: Menko PMK Usul Korban Judi Online Jadi Penerima Bansos: Banyak yang Jadi Miskin