Strategi Pemerintah Turunkan Harga Tiket Pesawat, Luhut Evaluasi Biaya Operasi dan Pajak

“Kami juga merumuskan strategi untuk mengurangi nilai CBH tersebut, berdasarkan jenis pesawat dan layanan penerbangan,” kata dia.

Kedua, pemerintah berencana mengakselerasi kebijakan pembebasan Bea Masuk dan membuka larangan serta pembatasan (lartas) untuk barang impor tertentu yang dibutuhkan industri penerbangan. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi biaya perawatan pesawat, yang saat ini mencapai 16% dari total biaya operasional setelah avtur.

“Di mana porsi perawatan berada di 16 persen porsi keseluruhan setelah avtur,” ucapnya.

Baca Juga: Pesawat C-130J Super Hercules Berhasil Jalankan Misi Kemanusiaan Kirim Bantuan ke Palestina

Ketiga, luhut menyoroti perlunya penyesuaian mekanisme perhitungan tarif berdasarkan biaya operasional maskapai per jam terbang.

Ini bertujuan mengurangi beban ganda seperti PPN, Iuran Wajib Jasa Raharja (IWJR), dan Passenger Service Charge (PSC) bagi penumpang yang melakukan transfer atau berganti pesawat.

Aspek yang sering luput dari perhatian adalah peran pendapatan kargo terhadap pendapatan maskapai. Luhut menekankan pentingnya evaluasi ini dalam menentukan Tarif Batas Atas tiket penerbangan.

Pemerintah juga sedang mengkaji kemungkinan pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk beberapa destinasi prioritas.

“Ini bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan harga Tarif Batas Atas. Pemerintah juga akan mengkaji peluang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk beberapa destinasi prioritas,” kata Luhut.

Untuk memastikan implementasi dan evaluasi yang efektif, seluruh langkah efisiensi ini akan diawasi langsung oleh Komite Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional. Komite ini akan melakukan evaluasi detail terhadap harga tiket pesawat setiap bulannya.