JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah akan mulai menjalankan program makan Bergizi Gartis pada Januari 2025.
Terkait hal itu, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) meminta agar petani dari desa-desa dilibatkan sebagai pemasok bahan-bahan untuk program tersebut.
Ketua Apdesi dari Sulawesi Selatan (Sulsel) Sri Rahayu Husni mengatakan, jika petani dari desa setempat dilibatkan, maka akan menguntungkan semua pihak.
Nantinya program tersebut tidak hanya menjangkau anak-anak dan ibu hamil untuk perbaikan gizi, tapi juga dapat ikut meningkatkan kesejahteraan petani desa.
Karena hasil olahannya bisa digunakan sebagai bahan untuk program tersebut.
Hal itu ia sampaikan saat beraudiensi dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (8/11/2024).
"Kami berharap apa yang menjadi bahan pokok untuk penyaluran makanan itu, bagaimana meningkatkan kemudian penghasilan daripada petani desa, barangkali hal yang bisa kita ambil dari situ, kita ambil," kata Sri Rahayu seperti dikutip dari Antara.
Baca Juga: Erick Thohir Perintahkan 8 BUMN Bantu Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis
ia menilai, pelibatan petani di desa dalam program makan bergizi gratis juga bisa jadi momentum yang tepat bagi pemerintah untuk mengoptimalkan bantuannya kepada masyarakat desa, khususnya petani.
Selama ini, lanjutnya, pemerintah memang sudah banyak memberi bantuan ke petani.
Namun seringkali saat sudah panen mereka kesulitan memasarkan atau mengolah hasil tani tersebut.
"Contoh besar, petani dalam hal ini selalu disupport pupuk, selalu diberi bibit Pak, diberi Alsintan (Alat Mesin Pertanian), namun pada proses ketika hasilnya sudah ada, mereka tidak tahu harus ke mana barang ini," ucap Sri Rahayu.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memaparkan, jadwal program Makan Bergizi Gratis untuk siswa pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga SMA berdasarkan hasil uji coba di lapangan yang telah dilakukan.
Baca Juga: Wapres Gibran Usul Kepala Daerah Juga Digembleng di Akmil Magelang
“Dari pengalaman kami di lapangan, pengiriman makanan itu ada tiga tahap, untuk anak PAUD dan SD kelas 2, makanan harus dikirim pukul 07.45 waktu setempat untuk dimakan pukul 08.00. Kemudian anak kelas 3 sampai kelas 6 dikirim jam 09.00 untuk dimakan pukul 9.30, kemudian anak SMP dan SMA dikirim pukul 11.30 untuk dimakan jam 12.00,” terangnya seperti dikutip dari Antara, Kamis (8/11).
Berdasarkan uji coba tersebut, menurut Dadan, terminologi makan siang menjadi tidak cocok, sehingga diganti menjadi makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Juga: Bahlil Ungkap Pemerintah Akan Aktifkan 6.000 Sumur Idle, Bisa Hasilkan 180.000 Barel Minyak per Hari
Ia juga menjelaskan, alasan makan bergizi gratis menyasar ibu hamil, ibu menyusui sampai seluruh anak sekolah, termasuk santri dan sekolah keagamaan lainnya hingga tingkat SMA.
“Landasan pemikirannya karena di dalam pertumbuhan anak ada dua titik kritis, pertama, 1.000 hari pertama kehidupan (usia 0-2 tahun) untuk mencegah stunting. Oleh karena itu maka program yang besar harus kita gelontorkan untuk ibu hamil, menyusui dan balita, tetapi kita jangan lupakan ketika anak itu tumbuh dan mencapai titik kritis kedua, yaitu pada usia 8-17 tahun,” terangnya.
Sumber : Antara
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.