Prabowo Terbitkan Inpres Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, Atur Model Bisnis hingga Pendanaan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih.

Prabowo juga telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Dalam Inpres yang diterbitkan pada 27 Maret itu, Prabowo memberi instruksi kepada 18 menteri, kepala badan, dan para kepala daerah terkait pembentukan hingga pembiayaan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih.

Baca Juga: Zulhas Ditunjuk Jadi Ketua Satgas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih: Memangkas Peran Tengkulak

Mengutip dari salinan Inpres tersebut, Kamis (10/4/2025), kegiatan Kopdes Merah Putih meliputi namun tidak terbatas pada kantor koperasi, pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik desa/kelurahan, apotek desa/kelurahan, cold storage/pergudangan, dan logistik desa/kelurahan dengan memperhatikan karakteristik desa/kelurahan, potensi desa/kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa/kelurahan.

18 menteri, kepala badan, dan kepala daerah itu diminta untuk mengutamakan pengalokasian dan penggunaan anggaran untuk kegiatan percepatan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan, Presiden Prabowo memberi instruksi khusus untuk mengoordinasikan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Percepatan Pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Baca Juga: Koperasi Desa Merah Putih Jadi Andalan Program Prabowo

Model Bisnis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Selanjutnya kepada Menteri Koperasi, diminta untuk menyusun bisnis model Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, meliputi skema hubungan kelembagaan antar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan pemerintah desa/kelurahan dan lembaga ekonomi lainnya yang telah ada di desa/kelurahan.

Lalu memberikan fasilitas pendampingan, edukasi, dan pelatihan sumber daya manusia perkoperasian untuk penguatan kapabilitas kelembagaan dan kapasitas usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Kemudian kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, instruksinya adalah menginventarisasi potensi desa dan membentuk/memfasilitasi pengadaan lahan/tanah untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Baca Juga: Cum Date 10 April, BRI akan Tebar Dividen Tunai Rp51,73 Triliun

Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Terkait sumber pembiayaan, Prabowo meminta Menteri Keuangan untuk menyusun kebijakan penyaluran sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, sebagai modal awal pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Memberikan dukungan insentif kepada desa/kelurahan yang telah berpartisipasi aktif dalam pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui alokasi kinerja dan/atau alokasi insentif dalam pengalokasian dana desa,” demikian dikutip dari salinan isi Inpres tersebut.

Penguatan pendanaan koperasi tersebut juga akan dilakukan lewat Menteri BUMN. Yakni dengan memberikan dukungan kepada Bank Himbara sebagai salah satu sumber pendanaan pemerintah.

Bank Himbara akan menyalurkan dana yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan kepada Kementerian Koperasi (skema channelling), atas kebutuhan investasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terkait infrastruktur mencakup bangunan, saluran air, saluran listrik, atau akses jalan.

Baca Juga: Airlangga Bertemu Dubes AS, Sebut RI Akan Tambah Impor dari AS dan Beri Insentif