Kala Ayu Ting Ting Tolak Tawaran Nyaleg di Pemilu 2024: Jangan Bikin Repot Hidup Saya!

JAKARTA, KOMPAS.TV - Popularitas pedangdut Ayu Ting Ting yang cukup tinggi dan memiliki banyak penggemar membuat dirinya mendapatkan tawaran untuk terjun ke dunia politik.

Tak tanggung-tanggung, Ayu Ting Ting mengaku mendapatkan tawaran untuk menjadi calon legislatif (caleg) di Pemilihan Umum alias Pemilu 2024 mendatang.

“Saya ada kali, ada yang nawarin (nyaleg),” kata Ayu Ting Ting, Minggu (23/4/2023), seperti dikutip dari Tribunnews.

Baca Juga: Verrell Bramasta Masuk PAN, Masuk Daftar Caleg Wilayah Jawa Barat

Tanpa banyak berpikir, Ayu Ting Ting rupanya langsung menolak tawaran tersebut.

Pelantun tembang “Alamat Palsu” itu merasa sudah cukup dengan penghasilannya di dunia hiburan Tanah Air.

Ayu juga merasa tak punya bekal dan latar belakang di dunia politik sehingga tak tahu-menahu bagaimana bekerja sebagai seorang politikus.

Lebih lanjut, dia juga membayangkan hidupnya akan repot jika mengambil tawaran nyaleg tersebut.

“Saya mah kagak ngerti. Sudah, jangan deh. Jangan bikin repot hidup saya. Sudah, enggak ada. Saya lebih tenang begini,” tegas Ayu Ting Ting.

Ibu Bilqis Khumairah Razak itu mengatakan bahwa pekerjaannya di dunia hiburan sudah cukup melelahkan. Pasalnya, dia tak hanya menyanyi, tetapi juga memandu acara dan melawak.

Baca Juga: Jadi Tren! Ini Deretan Artis yang Terjun ke Politik Hingga Lolos ke Parlemen

Tren Artis Terjun ke Politik

Menjelang Pemilu 2024, sederet nama artis ramai diperbincangkan karena masuk ke dunia politik. Terbaru ada pesinetron Verrell Bramasta yang bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN).

Sebelum Verrell Bramasta, beberapa artis juga beralih menjadi politisi yang diantaranya menduduki gedung pemerintahan serta lolos ke parlemen.

Artis tersebut adalah Krisdayanti (PDIP) yang saat ini menjadi anggota Komisi IX DPR, Eko Patrio (PAN) kini menjadi anggota Komisi VI DPR, Desy Ratnasari (PAN) menjadi anggota Komisi I DPR, hingga Mulan Jameela (Gerindra) menjadi anggota Komisi VII DPR.