Dewan Keamanan PBB Desak Pasukan Asing dan Tentara Bayaran Untuk Hengkang dari Libya

MARKAS BESAR PBB, KOMPAS.TV - Dewan Keamanan PBB pada hari Jumat, (12/03/2021) mendesak negara-negara dengan pasukan dan tentara bayaran di Libya untuk menarik mereka "tanpa penundaan" seperti yang dituntut dalam perjanjian gencatan senjata antara pihak-pihak yang bertikai di negara itu, seperti dilansir Associated Press, Sabtu, (13/03/2021)

Dewan Keamanan PBB meminta semua pihak Libya untuk memastikan kelancaran penyerahan kekuasaan kepada pemerintahan sementara Perdana Menteri Abdul Hamid Dbeibah.

Libya yang kaya minyak jatuh ke dalam kekacauan setelah pemberontakan yang didukung NATO tahun 2011 menggulingkan diktator lama Moammar Gadhafi dan membagi negara itu antara pemerintah yang didukung PBB di Tripoli dan otoritas saingan yang berbasis di timur negara itu, masing-masing pihak didukung oleh milisi lokal, kekuatan regional dan asing.

Pada April 2019, Hifter dan pasukannya, yang didukung oleh Mesir dan Uni Emirat Arab melancarkan serangan untuk mencoba merebut Tripoli.

Kampanyenya gagal setelah Turki meningkatkan dukungan militernya kepada pemerintah yang didukung PBB dengan ratusan tentara dan ribuan tentara bayaran Suriah.

Baca Juga: Iring-Iringan Mobilnya Diserang Sekelompok Orang Bersenjata, Mendagri Libya Berhasil Selamat

Perjanjian gencatan senjata Oktober lalu menyerukan penarikan semua pasukan asing dan tentara bayaran dalam tiga bulan dan mematuhi embargo senjata PBB, dimana dua hal tersebut belum terpenuhi.

Pada bulan Januari Amerika Serikat meminta Rusia, Turki, dan UEA untuk segera menghentikan intervensi militer mereka.

Misi Rusia di PBB mengatakan pada saat itu bahwa mereka tidak memiliki personel militer "di tanah Libya" tetapi tidak mengecualikan kemungkinan adanya tentara bayaran.

Tahun lalu para ahli PBB mengatakan, Wagner Group, sebuah perusahaan keamanan swasta Rusia menyediakan antara 800 hingga 1.200 tentara bayaran ke Hifter.