IAEA dan Iran Sepakati Pengawasan Aktivitas Nuklir

TEHRAN, KOMPAS.TV - Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), hari ini (Minggu 12/9/2021), mengatakan akan mengawasi kegiatan nuklir Iran. Hal tersebut disampaikan setelah perwakilan IAEA bertemu perwakilan Teheran.

Perkembangan ini memberi sinyal tanda hidupnya upaya untuk kembali ke kesepakatan 2015 agar Iran bisa mengekang program nuklir mereka.

Seperti dilansir France24, langkah-langkah yang disepakati antara Iran dan Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi dalam kunjungannya ke Teheran, memunculkan harapan bagi upaya Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk memulihkan perjanjian yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama atau The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

Sejak pemerintahan AS di bawah Donald Trump mundur secara sepihak dari JCPOA pada 2018, Iran juga telah mundur dari banyak komitmennya.

Dalam pernyataan bersama hari ini, Grossi dan kepala Organisasi Energi Atom Iran (AEOI) Mohammad Eslami, yang juga salah satu wakil presiden negara itu, memuji "semangat kerja sama dan saling percaya" sambil mencatat bahwa pengawasan kegiatan nuklir Iran adalah masalah yang harus ditangani "murni secara teknis".

Kantor berita resmi Iran, IRNA, mengatakan Eslami menyambut baik "negosiasi yang baik dan konstruktif dengan Grossi," seraya menekankan pada sifat "teknis" dari proses tawar-menawar.

Kesepakatan tersebut berkaitan dengan batasan yang telah diberlakukan Iran pada kemampuan IAEA untuk memantau berbagai fasilitas nuklirnya.

Iran menolak untuk memberikan rekaman real-time dari kamera dan alat pengawasan lainnya yang telah dipasang IAEA di berbagai lokasi nuklir mereka.

Di bawah kesepakatan kompromi, peralatan pemantauan tetap berada dalam pengawasan badan tersebut tetapi data tersebut dimiliki oleh Iran, dan tidak boleh dihapus selama pengaturan tersebut tetap berlaku.

Baca Juga: IAEA Pertanyakan Transparansi Jepang Buang Air Limbah Radioaktif Reaktor Nuklir Fukushima ke Laut

Awalnya disepakati selama tiga bulan, kompromi diperpanjang satu bulan lagi dan kemudian berakhir pada 24 Juni.

Tanpa kata-kata tentang langkah selanjutnya, IAEA mengatakan dalam sebuah pernyataan Selasa (7/9/2021) lalu bahwa "kegiatan verifikasi dan pemantauannya telah dirusak secara serius" oleh Teheran.

Tetapi di bawah perjanjian hari ini, "inspektur IAEA diizinkan untuk memperbaiki peralatan yang diidentifikasi dan mengganti media penyimpanan mereka yang akan disimpan di bawah segel bersama IAEA dan (Iran) AEOI di Republik Islam Iran," kata pernyataan bersama itu.

"Cara dan waktunya disepakati oleh kedua belah pihak."

Masalah pengawasan telah meningkatkan ketegangan saat Presiden Iran Ebrahim Raisi yang dinilai ultrakonservatif, mengambil alih Teheran.

IAEA juga menuding Iran telah meningkatkan stok uranium yang diperkaya di atas tingkat yang diizinkan dalam kesepakatan 2015.

Pertemuan dewan gubernur badan PBB itu dijadwalkan pada Senin (13/9/2021).

"Kami memutuskan untuk hadir pada pertemuan berikutnya dan melanjutkan pembicaraan kami di sela-sela," kata Eslami kepada IRNA.

Pada Rabu (8/9/2021) lalu, Raisi berpendapat dalam sebuah pernyataan bahwa negaranya "transparan" tentang kegiatan nuklirnya dan yang selalu ditekankan oleh Iran adalah damai.

"Tentu saja, dalam hal pendekatan non-konstruktif oleh IAEA, tidak masuk akal mengharapkan Iran untuk merespons secara konstruktif," katanya.

Sementara Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken memperingatkan Rabu lalu bahwa Washington "hampir" meninggalkan upaya diplomatiknya karena kebuntuan yang terjadi.

Sedangkan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett pada Jumat (10/9/2021), menuduh laporan IAEA "membuktikan Iran terus berbohong kepada dunia dan memajukan program untuk mengembangkan senjata nuklir, sementara menyangkal komitmen internasionalnya".