Jelang KTT Khusus ASEAN - AS, Washington Minta Pemimpin ASEAN Lebih Terlibat dalam Masalah Myanmar

WASHINGTON, KOMPAS.TV - Amerika Serikat ingin para pemimpin Asia Tenggara memainkan "peran yang lebih terlibat" dalam upaya mengembalikan Myanmar ke jalur demokrasi setelah kudeta tahun lalu, kata Kurt Campbell, pejabat tinggi AS untuk Asia, Rabu (11/5/2022)

Kurt Campbell, koordinator Indo-Pasifik pemerintahan Joe Biden,  mengatakan  hal tersebut  menjelang pertemuan Presiden Joe Biden dengan para pemimpin negara-negara ASEAN pekan ini, seperti dilansir Straits Times, Kamis (12/5/2022).

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN melarang junta Myanmar menghadiri KTT sampai Myanmar mencapai kemajuan terkait "konsensus" lima poin yang disepakati tahun lalu, dengan harapan bisa mengakhiri kekerasan yang meletus sejak kudeta militer dan penahanan para pemimpin negara yang dipilih secara demokratis, termasuk peraih Nobel Aung San Suu Kyi.

Koordinator Indo-Pasifik AS Kurt Campbell, berbicara di Institut Perdamaian AS, mengatakan pemerintahan Biden akan "mendorong diplomasi yang lebih besar" di Myanmar dalam pertemuan dengan para pemimpin ASEAN di Washington hari Kamis dan Jumat.

“Kami berharap dan mengharapkan ASEAN mengambil inisiatif nyata dalam hal bagaimana melibatkan pemerintah saat ini dan oposisi tentang jalan ke depan,” kata Campbell.

Baca Juga: Presiden Jokowi Tiba di Washington DC, Hadiri KTT ASEAN-AS hingga Bertemu Joe Biden dan CEO Besar AS

Campbell mengatakan ASEAN sudah memulai inisiatif penting dalam krisis, termasuk menunjuk seorang utusan untuk membawa pesan kepada para jenderal junta militer Myanmar, tetapi "sebagian besar dari pesan-pesan itu belum membuahkan hasil."

"Amerika Serikat akan melanjutkan peran aktifnya bekerja sama dengan mitra lain, tetapi ingin ASEAN memainkan peran yang lebih dalam pada diplomasi kritis tentang langkah selanjutnya di Burma," tambahnya, menggunakan nama lain untuk Myanmar.

Kudeta Februari 2021 di Myanmar memicu protes nasional, yang secara brutal ditekan oleh junt militer dan menyebabkan kelompok mengangkat senjata melawan junta.

Pertumpahan darah di Myanmar memicu tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh ASEAN, yang biasanya menerapkan kebijakan non-intervensi dalam urusan anggotanya, kemudian memutuskan untuk tidak mengundang kepala junta militer Myanmar Min Aung Hlaing dan pejabat militer lainnya dari pertemuan puncak ASEAN.

Washington mengatakan akan mengikuti jejak ASEAN untuk partisipasi Myanmar dalam KTT Khusus ASEAN-AS dengan hanya mengundang perwakilan non-politik dari negara tersebut.