Jadi Negara Bangkrut, Sri Lanka Kesulitan Dapat Dana Talangan IMF

KOLOMBO, KOMPAS.TV - Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe menyebut negosiasi dana talangan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) lebih rumit dan sulit daripada sebelumnya. Hal tersebut disebabkan status Sri Lanka sebagai negara bangkrut.

Pada Selasa (5/7/2022), ketika berbicara kepada parlemen Sri Lanka, Wickremesinghe menyebut bahwa perundingan terkini dengan misi IMF membuahkan hasil, tetapi tidak selurus tahun-tahun sebelumnya.

Sri Lanka kini tengah diterjang krisis ekonomi terparah sepanjang sejarah negara itu. Warga Sri Lanka menderita kekurangan akut bahan-bahan pokok, makanan, bahan bakar, gas elpiji, dan obat-obatan. Warga yang membeli kebutuhan pokok pun mesti mengatre panjang.

Pemerintah Sri Lanka juga menutup sekolah dan meminta pekerja di luar sektor esensial untuk bekerja dari rumah.

“Negara kita telah berbicara dengan IMF pada banyak kesempatan sebelumnya. Namun, kali ini situasinya berbeda dari sebelum-sebelumnya. Pada masa lalu, kita berunding sebagai suatu negara berkembang,” kata Wickremesinghe kepada parlemen Sri Lanka sebagaimana dikutip Associated Press.

“Sekarang situasinya berbeda. Kita terlibat dalam pembicaraan sebagai suatu negara bangkrut. Demikian, kita harus menghadapi situasi yang lebih rumit dan sulit,” lanjutnya saat memaparkan roadmap pemulihan ekonomi Sri Lanka.

Baca Juga: Dijerat Krisis Ekonomi, Sri Lanka Kirim 2 Menteri ke Rusia untuk Beli Minyak Diskon

Sebelumnya, Wickremesinghe menyatakan bahwa draf perjanjian preliminer tentang dana talangan telah dilayangkan ke jajaran direksi IMF untuk disetujui.

“Akan tetapi, karena kondisi bangkrutnya negara ini, kita harus mengajukan sebuah rencana sustainabilitas utang kita kepada mereka (IMF) secara terpisah. Hanya ketika mereka puas dengan rencana itu, kita bisa mencapai kesepakatan di level staf. Ini bukanlah proses yang lurus-lurus saja,” kata Wickremesinghe.

Kata dia, penasihat keuangan legal Sri Lanka sedang mengerjakan laporan sustainabilitas utang untuk diajukan pada Agustus mendatang.

Lebih lanjut, Wickremesinghe menyebut Kolombo tengah berunding dengan India, Jepang, dan China untuk membentuk konsorsium bantuan sekalinya perjanjian tingkat staf dengan IMF telah tercapai.

Sri Lanka menangguhkan pembayaran utang luar negerinya senilai sekitar 7 miliar dolar AS yang jatuh tempo tahun ini karena anjloknya devisa.

Total utang luar negeri Sri Lanka sendiri mencapai 51 miliar dolar AS, 28 miliar di antaranya wajib dilunasi per 2027, rata-rata pelunasan adalah 5 miliar dolar per tahun.

Warga Sri Lanka sendiri telah menggelar demonstrasi yang tak jarang berujung ricuh selama berbulan-bulan. Warga yang mengantre di pom bensin juga kerap bertikai dengan sesama pengantre atau polisi.

Wickremesinghe menyebut Bank Sentral Sri Lanka memproyeksikan kontraksi ekonomi dari 4 persen hingga 5 persen pada tahun ini. IMF memperkirakan ekonomi Sri Lanka akan menyusut 6 persen hingga 7 persen.

Ekonomi Sri Lanka dihantam pandemi Covid-19 tiga tahun belakangan. Pandemi memperparah dampak mismanajemen ekonomi Sri Lanka yang terjadi sejak lama.

GDP Sri Lanka terjun menjadi 76,2 miliar dolar AS pada 2021 dari sebelumnya 94,4 miliar dolar AS pada 2018. Tingkat GDP 2018 diperkirakan tidak akan tercapai hingga setidaknya 2026.

Wickremesinghe menyatakan, target pemerintah Sri Lanka saat ini adalah mencapai minimum 1 persen pertumbuhan ekonomi per akhir 2023.

Baca Juga: Belajar dari Sri Lanka, Apa Penyebab Negara Bisa Bangkrut dan Gagal Bayar Utang?