Akhiri Energi Batu Bara, AS Bersama Jepang dan Mitra Mobilisasi Rp310 Triliun untuk Indonesia

NUSA DUA, KOMPAS.TV - Sekelompok negara termasuk Amerika Serikat dan Jepang serta mitra dilaporkan akan memberi Indonesia USD20 miliar atau setara Rp810,8 triliun dalam pembiayaan publik dan swasta untuk membantu mempercepat peralihan energi yang saat ini didominasi batu bara.

Dalam laporan Straits Times, Selasa (15/11/2022), kesepakatan yang dikenal sebagai Kemitraan Transisi Energi yang Adil (JETP) itu, akan membantu Indonesia meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan membantu pekerja di sektor batu bara yang berpolusi untuk beralih ke pekerjaan energi bersih.

Skema ini juga bertujuan membantu sektor kelistrikan Indonesia mencapai puncak emisinya pada tahun 2030.

Kesepakatan yang diumumkan pada KTT G20 di Bali menjadi dorongan bagi KTT iklim PBB COP27 di Mesir yang berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengalihkan dunia ke energi yang lebih hijau.

Rencana JETP dimodelkan dari kesepakatan senilai USD8,5 miliar dengan Afrika Selatan, yang diumumkan selama pembicaraan iklim PBB di Glasgow pada tahun 2021. Kesepakatan itu secara resmi disahkan pada pembicaraan iklim COP27 PBB di Mesir pekan lalu oleh Amerika Serikat dan Afrika Selatan.

Rencana tersebut mengidentifikasi fokus pada energi bersih, kendaraan listrik dan kebutuhan investasi hidrogen hijau di Afrika Selatan serta menjabarkan peta jalan untuk membangun infrastruktur energi bersih dengan cara yang mendukung para penambang batu bara yang dipindahkan pekerjaannya dan masyarakat yang terkena dampak.

Baca Juga: Permintaan Tinggi, Harga Batu Bara Terdongkrak Jadi 321,59 Dolar Per Ton

Pembicaraan sedang berlangsung untuk kesepakatan JETP serupa yang akan diluncurkan di India, Senegal dan Vietnam.

JETP Indonesia senilai USD20 miliar atau Rp810,8 triliun itu akan dibagi kira-kira 50/50 antara keuangan publik dan swasta.

Dana publik awal sebesar USD10 miliar atau Rp155 triliun akan diberikan selama periode tiga hingga lima tahun dan bergantung Indonesia apakah membatasi emisi sektor listrik sebesar 290 juta ton pada tahun 2030.

Target baru akan menjadi 25 persen lebih rendah dari perkiraan puncak saat ini pada tahun 2037, dengan Indonesia berencana untuk mengurangi emisi lebih dari 2 miliar ton hingga tahun 2060, ketika bertujuan untuk mencapai nol bersih, kata seorang pejabat perbendaharaan AS dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa.

Pendanaan akan disediakan oleh International Partners Group, yang dipimpin bersama oleh AS dan Jepang, dan juga melibatkan Kanada, Denmark, Uni Eropa, Prancis, Jerman, Italia, Norwegia, dan Inggris.

Dalam sebuah pernyataan, Utusan Khusus Presiden AS untuk Iklim John Kerry mengatakan, “Kami membangun platform kerja sama yang benar-benar dapat mengubah sektor listrik Indonesia dari batu bara menjadi energi terbarukan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang signifikan.”

Baca Juga: Dunia Ngebut di Jalan Tol Menuju Neraka Iklim, kata Sekjen PBB di KTT Iklim COP27

“Dalam setiap langkah, Indonesia mengomunikasikan pentingnya membangun ekonomi bersih yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan menarik investasi.”

Indonesia adalah pengekspor batu bara termal terbesar di dunia, dan sangat bergantung pada batu bara untuk pembangkit listrik. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia secara dramatis memperluas armada pembangkit listrik tenaga batu bara dengan biaya yang besar bagi lingkungan dan kesehatan.

Tambahan modal swasta senilai USD10 miliar juga akan dimobilisasi oleh Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) Z – koalisi lembaga keuangan terbesar di dunia.

“Dengan ambisi kolektif semua pihak, termasuk menggunakan pembiayaan publik secara katalis untuk crowd in private finance, komitmen awal sebesar USD10 miliar oleh sektor publik berpotensi menghasilkan lebih banyak pembiayaan swasta secara signifikan,” kata GFANZ dalam pernyataan terpisah hari Selasa.

Ia menambahkan kelompok kerja lembaga keuangan global, yang terdiri dari Bank of America, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Macquarie, MUFG, dan Standard Chartered mengidentifikasi hambatan yang diperlukan untuk mendapatkan investasi swasta yang diperlukan, mengadvokasi reformasi yang diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut, dan mengidentifikasi pendekatan yang dapat membantu publik dalam keuangan swasta dalam skala besar.

Pengumuman tersebut muncul sehari setelah Asian Development Bank (ADB) dan pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa mereka akan bekerja sama untuk membiayai kembali pembangkit listrik Cirebon 1 berkapasitas 660 megawatt di Jawa Barat dalam kesepakatan senilai USD250 juta hingga USD300 juta yang akan membayar biaya pembangunan penghentian pabrik 10 sampai 15 tahun sebelum akhir masa manfaatnya.

Baca Juga: Kerja Sama Pertamina New Renewable Energy untuk Hidrogen Hijau

Perjanjian tersebut, yang pertama untuk Indonesia di bawah Energy Transition Mechanism (ETM) ADB, akan menggabungkan dana investasi swasta, pembiayaan publik dan sumbangan filantropi untuk membeli atau membiayai kembali pembangkit listrik tenaga batu bara di Asia Tenggara.

Berbicara kepada The Straits Times pada hari Senin, Penasihat Senior Khusus (Perubahan Iklim) ADB Warren Evans mengatakan JETP akan melibatkan penyusunan kerangka kerja yang merinci bagaimana transisi energi yang adil dapat dilakukan di setiap negara.

Sementara rincian lengkap JETP sedang dikerjakan, ETM akan diujicobakan dalam skala kecil untuk menentukan apakah model tersebut cocok untuk penghentian pembangkit listrik tenaga batu bara di Indonesia dan membiayainya kembali.

Jika memungkinkan, model ETM kemudian dapat ditingkatkan ke lebih banyak pembangkit listrik tenaga batu bara, dan dapat diadopsi sebagai model oleh JETP untuk mempercepat dekarbonisasi dan mewujudkan transisi energi yang adil dalam skala yang lebih besar.

Menurut bocoran draf rencana JETP untuk Afrika Selatan, sekitar USD4,6 miliar dari USD8,5 miliar atau sekitar 54 persen dialokasikan sebagai pinjaman lunak, yang membantu memastikan persyaratan pinjaman lebih menguntungkan bagi Afrika Selatan.

Sisanya terdiri dari pinjaman komersial dan jaminan investasi proyek-proyek penurunan risiko untuk menarik investor swasta. Hanya USD230 juta atau kurang dari 3 persen yang dihasilkan dari uang hibah.

Baca Juga: Ambil Momentum di KTT G-20, Pertamina Targetkan 312 Stasiun Energi Hijau untuk Kendaraan Listrik

Dr Sandeep Pai, pemimpin penelitian senior di Global Just Transition Network di Center for Strategic and International Studies (CSIS), mengatakan pendanaan JETP kemungkinan akan berasal dari pinjaman konsesi, dan bahwa Indonesia sudah bernegosiasi dengan program Climate Investment Funds dan Bank Pembangunan Asia tentang keuangan konsesi untuk penghentian batubaranya.

Sementara pendanaan yang memadai tersedia melalui berbagai bank multilateral untuk penghentian pembangkit listrik tenaga batu bara, “transisi yang adil” bagi pekerja dan masyarakat akan membutuhkan dana hibah yang cukup, tambahnya.

Para pejabat AS mengatakan keuangan publik akan mencakup pinjaman lunak dan ekuitas, serta beberapa hibah.

AS akan bekerja dengan Indonesia memetakan rencana 90 hari untuk mendirikan sekretariat dan menjalankan inisiatif bagi Indonesia untuk mereformasi kebijakannya, seperti merampingkan perizinan dan menyiapkan proses pengadaan yang kompetitif untuk membuat target dapat dicapai.

Afrika Selatan mengatakan skala pendanaan yang dibutuhkan untuk menghapus batubaranya jauh lebih tinggi daripada pendanaan yang dimobilisasi melalui mekanisme JETP-nya.

Pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan telah belajar beberapa pelajaran dan telah melibatkan mitra lokal sejak awal untuk "bergerak secepat mungkin".