Mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon Desak Junta Militer Myanmar Akhiri Kekerasan dan Bebaskan Tapol

BANGKOK, KOMPAS.TV - Mantan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, Selasa (25/4/2023) mendesak junta militer Myanmar yang berkuasa untuk mengambil inisiatif dalam mencari jalan keluar dari krisis politik yang penuh kekerasan di negara itu, termasuk membebaskan tahanan politik, setelah pertemuan mengejutkan dengan pemimpin militer yang merebut kekuasaan dua tahun lalu, seperti laporan Associated Press, Selasa, (25/4/2023).

Ban bertemu hari Senin di ibu kota Myanmar, Naypyitaw, dengan pemimpin junta militer, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, dan pejabat-pejabat puncak lainnya. Misi ini dilakukan atas nama kelompok para mantan pemimpin negara yang terlibat dalam perdamaian dan inisiatif hak asasi manusia di seluruh dunia.

Ban adalah wakil ketua kelompok tersebut, yang menyebut diri mereka The Elders. Dalam pernyataan yang dirilis pada Selasa oleh kelompok tersebut, Ban dikutip mengatakan, "Saya datang ke Myanmar untuk mendesak militer mengadopsi penghentian kekerasan segera, dan memulai dialog konstruktif di antara semua pihak yang terkait."

Ban Ki-moon menggambarkan pembicaraannya sebagai "eksploratif." "Dengan tekad dan kesabaran, saya percaya ada jalan keluar dari krisis saat ini. Militer harus mengambil langkah pertama," katanya.

Dalam pernyataan tersebut dikatakan bahwa Ban, yang terbang ke Bangkok dari Naypyitaw pada malam Senin, menekankan perlunya mengimplementasikan rencana perdamaian oleh ASEAN, kelompok 10 negara anggota di Asia Tenggara, dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menghentikan kekerasan antara militer dan pasukan perlawanan pro-demokrasi setelah penggulingan pemerintahan sipil oleh militer pada tahun 2021 yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi.

"Negara-negara anggota ASEAN dan komunitas internasional secara luas perlu menunjukkan persatuan dan tekad dalam komitmen mereka terhadap perdamaian dan demokrasi di Myanmar, yang merupakan sumber kekhawatiran internasional yang serius," kata Ban.

Baca Juga: Mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon Mengadakan Kunjungan Mendadak ke Myanmar Temui Bos Junta Militer

Pernyataan tersebut juga mengatakan bahwa Ban "mendukung seruan komunitas internasional untuk pembebasan segera oleh militer Myanmar dari semua tahanan yang ditahan secara sewenang-wenang, untuk dialog konstruktif, dan untuk menahan diri sepanjang mungkin dari semua pihak."

Pemimpin Myanmar yang dikudeta, Aung San Suu Kyi yang berusia 77 tahun, dipenjara 33 tahun setelah kudeta untuk mencegahnya berperan aktif dalam politik. Sidangnya diadakan secara tertutup, dan militer menolak permintaan pejabat PBB, diplomat asing, dan pihak lain yang tertarik untuk melihatnya.

Myanmar dilanda kekerasan sejak kudeta militer, yang mencegah Partai Liga Untuk Demokrasi Suu Kyi memulai masa jabatan kedua.

Kudeta tersebut ditentang oleh masyarakat Myanmar secara besar-besaran, yang kemudian ditekan oleh pasukan keamanan dengan kekuatan mematikan, yang pada gilirannya memicu perlawanan bersenjata yang luas.

Pemerintah militer Myanmar menolak inisiatif luar sebelumnya yang meminta negosiasi sebagai pelanggaran atas kedaulatan Myanmar, dan umumnya menggambarkan oposisi pro-demokrasi sebagai teroris.

Ban Ki-moon memperingatkan bahwa pemilihan yang dijanjikan oleh junta militer harus diadakan hanya dalam kondisi yang bebas dan adil.

Baca Juga: Korban Tewas akibat Serangan Udara Junta Militer Myanmar Jadi 171 Warga Sipil, Termasuk 38 Anak-Anak

Mengadakan pemilihan di bawah kondisi saat ini berisiko memicu lebih banyak kekerasan dan perpecahan, dan hasilnya tidak akan diakui oleh masyarakat Myanmar, ASEAN, dan komunitas internasional yang lebih luas, demikian pernyataan tersebut.

Televisi negara MRTV melaporkan hari Senin malam bahwa Ban dan Min Aung Hlaing bertukar pandangan tentang situasi di Myanmar dalam "diskusi yang ramah, positif, dan terbuka". Tidak ada laporan rinci dari pertemuan itu, yang juga dihadiri oleh menteri pertahanan dan luar negeri.

Pernyataan Elders tidak mengatakan apakah Ban telah menghubungi kelompok oposisi utama Myanmar, Pemerintah Persatuan Nasional - dikenal sebagai NUG - yang menempatkan dirinya sebagai badan administratif yang sah di negara itu.

Nay Phone Latt, juru bicara NUG, mengatakan kepada The Associated Press bahwa pemimpin internasional harus tahu bahwa tangan mereka akan tercemar oleh darah ketika mereka berjabat tangan dengan pemimpin "tentara teroris," mengacu pada pertemuan Ban Ki-moon pada Senin.

"Jika mereka ingin memecahkan masalah Myanmar, penting untuk tidak mengabaikan kehendak masyarakat Myanmar," kata Nay Phone Latt.

Dengan sedikit kemajuan dari upaya perdamaian sebelumnya, para ahli pesimis tentang inisiatif Ban.

Baca Juga: Cara Junta Militer Myanmar Bantai 100 Orang di Sagaing: Jatuhkan Bom di Kerumunan, Anak-Anak Tewas

“Tanpa hasil konkret, sulit untuk melihat nilai dari kunjungan ini saat ini. Mungkin ada yang lebih terjadi di balik layar, tapi dari nada pernyataannya, sepertinya tidak," kata Richard Horsey, seorang penasihat senior di lembaga pemikir Crisis Group yang berkantor pusat di Brussels, Belgia.

"Dan prospek penyelesaian damai di Myanmar pada setiap kasus sangat kecil - ini bukan konteks di mana mengirim seorang diplomat lagi untuk mengatasi masalah akan membawa hasil yang positif," kata Horsey.

Ban punya sejarah panjang keterlibatan dengan Myanmar. Ketika menjabat sebagai Sekjen PBB tahun 2007 hingga 2016, Ban pergi ke Myanmar untuk meminta para jenderal yang berkuasa saat itu membiarkan bantuan dan ahli asing mencapai para korban Siklon Nargis pada tahun 2008, yang diperkirakan telah menewaskan 134.000 orang. Ia juga mendesak militer untuk merangkul demokrasi.

Ia juga menghadiri konferensi perdamaian di Naypyitaw tahun 2016, yang bertujuan untuk mengakhiri beberapa dekade konflik bersenjata dengan kelompok minoritas etnis.

Dua bulan setelah kudeta militer, Ban mendesak Dewan Keamanan PBB dan negara-negara Asia Tenggara untuk mengambil tindakan cepat dan tegas untuk menghentikan serangan brutal yang mematikan.

Ia kemudian mencoba untuk melakukan kunjungan diplomatik ke Myanmar, dengan maksud bertemu dengan semua pihak untuk mencoba meredakan konflik dan memfasilitasi dialog, namun ia diberitahu oleh otoritas Myanmar bahwa waktu tersebut tidak memungkinkan.