Israel Tuntut Sekjen PBB Mundur, Tak Terima Soal Genjatan Senjata dan Pelanggaran Hukum

NEW YORK, KOMPAS.TV - Israel dilaporkan menuntut Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mundur menyusul komentarnya tentang pendudukan Israel dan serangan Hamas. Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan menyebut Guterres "mengekspresikan pengertian" terhadap serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober lalu.

Sebelumnya, dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat (AS), Selasa (24/10/2023), Guterres mendesak gencatan senjata segera dan mengecam "pelanggaran hukum humaniter internasional yang jelas" di Jalur Gaza.

Baca Juga: 704 Orang Terbunuh Sehari Terakhir di Gaza oleh Serangan Israel, Sebagian Besar Bayi dan Balita

Diplomat asal Portugal itu pun menyampaikan bahwa masyarakat Palestina telah mengalami pendudukan selama berdekade-dekade. Guterres juga mengecam serangan Hamas pada 7 Oktober lalu, tetapi menyebutnya "tidak muncul dari kekosongan."

"Penting juga untuk mengakui bahwa serangan-serangan oleh Hamas tidak muncul dari kekosongan," kata Guterres dikutip DW.

Israel bersama Mesir telah memblokade Jalur Gaza sejak 2005. Tel Aviv menerapkan blokade total ke enklav tersebut bersamaan dengan operasi pengeboman yang berlangsung hingga hari ini.

Jurnalis Al Jazeera di New York, Gabriel Elizondo menyebut Israel "murka" terhadap komentar Guterres. Namun, banyak negara menyambut pidato Guterres sebagai "pendekatan yang sangat berimbang."

Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen yang menghadiri pertemuan Dewan Keamanan PBB disebut "sangat marah" hingga membatalkan pertemuan dengan Antonio Guterres.

"Benar-benar tidak biasa, melihat reaksi seperti ini terhadap seorang sekretaris jenderal," kata Elizondo.

Eli Cohen sendiri menolak seruan banyak negara untuk bertindak proporsional di Jalur Gaza. Ia menyebut respons proporsional terhadap serangan 7 Oktober adalah "penghancuran total hingga anggota terakhir Hamas."

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki menegaskan bahwa komunitas internasional memiliki "tugas kemanusiaan kolektif" untuk menghentikan "pembantaian" Israel di Jalur Gaza.

"Lebih dari dua juta warga Palestina menjalani misi bertahan hidup setiap hari, setiap malam," kata Al-Maliki dikutip Associated Press.

Operasi pengeboman Israel di Jalur Gaza sejak 7 Oktober lalu telah menewaskan 5.791 orang, termasuk 2.360 anak-anak dan 1.292 perempuan. Lebih dari 16.297 orang juga terluka.

Sementara itu, kekerasan di Tepi Barat dalam kurun yang sama telah menewaskan 96 orang dan menimbulkan 1.828 korban luka. Korban jiwa di pihak Israel akibat serangan Hamas berjumlah 1.405 orang, 5.431 terluka.

Baca Juga: Ketidakmampuan PBB Selamatkan Nyawa Penduduk Palestina Disebut Kegagalan Luar Biasa