Kompas TV internasional kompas dunia

Biden Bertemu Jokowi di Gedung Putih, Indonesia dan AS Sepakati Kerja Sama Pertahanan

Kompas.tv - 14 November 2023, 20:35 WIB
biden-bertemu-jokowi-di-gedung-putih-indonesia-dan-as-sepakati-kerja-sama-pertahanan
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan perjanjian kerja sama pertahanan baru setelah bertemu di Gedung Putih, Washington DC, AS, Selasa (14/11/2023) WIB. (Sumber: AP Photo/Andrew Harnik)
Penulis : Edwin Shri Bimo | Editor : Edy A. Putra

WASHINGTON DC, KOMPAS.TV - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan perjanjian kerja sama pertahanan baru setelah bertemu di Gedung Putih, Washington DC, AS, Selasa (14/11/2023) WIB.

Media Barat melaporkan, bagi AS, perjanjian pertahanan dan perdagangan dengan Indonesia adalah bagian dari upaya Washington untuk menahan pesatnya pengaruh China di seluruh Indo-Pasifik.

Perjanjian yang dicapai setelah pertemuan di Gedung Putih itu adalah bagian dari kesepakatan yang lebih luas di mana kedua negara bekerja sama dalam upaya pemeliharaan perdamaian dan program kontra-terorisme.

"AS dan Indonesia, dipandu oleh prinsip demokrasi bersama mereka, berkomitmen untuk bekerja sama dalam menjaga hukum internasional, memperkuat kapasitas pemeliharaan perdamaian, dan meningkatkan kapabilitas keamanan dan pertahanan bersama mereka," bunyi pernyataan bersama kedua pemimpin usai pertemuan yang diterjemahkan dari bahasa Inggris.

Kedua pemimpin mengumumkan niat mereka meningkatkan kemitraan pertahanan kedua negara melalui Perjanjian Kerja Sama Pertahanan baru.

"Keduanya menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama praktis untuk mengatasi tantangan keamanan, termasuk melalui penyelenggaraan rutin Dialog Keamanan Indonesia-AS dan Dialog Pertahanan Bilateral AS-Indonesia, serta keterlibatan dengan pemangku kepentingan non-militer."

Kedua pemimpin sepakat menentang terorisme dan ekstremisme serta kekerasan dalam segala bentuknya, berkomitmen untuk bekerja sama dalam mencegah dan menanggulangi terorisme, termasuk pendanaannya, sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter internasional.

Pengumuman ini dilakukan saat KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di San Francisco sedang berlangsung.

Baca Juga: Jumpa Biden, Jokowi Tegaskan Harus Ada Gencatan Senjata di Gaza, Desak AS Berbuat Lebih

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan perjanjian kerja sama pertahanan baru setelah bertemu di Gedung Putih, Washington DC, AS, Selasa (14/11/2023) WIB. (Sumber: AP Photo)

Kedua negara juga akan mengadakan dua pertemuan rutin antara pejabat pertahanan senior yang akan melibatkan pemangku kepentingan non-militer, demikian disampaikan Gedung Putih dalam sebuah pernyataan.

Perjanjian kerja sama ini merupakan yang terbaru dalam serangkaian perjanjian antara AS dan negara-negara Asia dalam beberapa bulan terakhir, ketika pemerintahan Biden mengupayakan terbentuknya aliansi untuk menghambat pengaruh China di wilayah tersebut.

Pada Agustus 2023, AS mencapai perjanjian kerja sama pertahanan dengan Papua Nugini. Pada September, Biden melakukan perjalanan ke Vietnam untuk mengumumkan "kemitraan strategis komprehensif" baru yang memperdalam hubungan bisnis.

Biden menyambut Jokowi di Washington sebelum pergi ke San Francisco pada Selasa waktu Washinton, di mana ia dijadwalkan bertemu dengan pemimpin dunia, termasuk Presiden China Xi Jinping dan Presiden Meksiko Andrés Manuel López Obrador di sela-sela KTT APEC.

Kedua pemimpin juga membahas upaya untuk memajukan perjanjian mineral penting yang dapat membuka lebih lanjut pasar nikel Indonesia untuk perusahaan-perusahaan AS.

Logam tersebut merupakan komponen kunci dari baterai berkinerja tinggi, seperti yang digunakan dalam kendaraan listrik.

Para pemimpin membahas "kesempatan untuk menciptakan lapangan kerja rantai pasokan energi bersih berstandar tinggi di kedua negara melalui kemitraan yang kuat antara Amerika Serikat dan Indonesia yang mengarah pada pengembangan sumber daya domestik yang saling menguntungkan sesuai dengan aturan pasar yang adil," demikian disampaikan Gedung Putih dalam sebuah pernyataan.


 



Sumber : Time/Kemlu RI



BERITA LAINNYA



Close Ads x