100 Diplomat AS Kritik Keras Biden dan Kebijakannya dalam Perang Israel-Hamas

"Anggota Gedung Putih dan Dewan Keamanan Nasional menunjukkan ketidakpedulian yang jelas terhadap nyawa warga Palestina, ketidakmampuan yang terdokumentasi untuk melakukan deeskalasi (pengurangan ketegangan), dan, bahkan sebelum 7 Oktober, kurangnya pandangan strategis ke depan."

Memo itu juga mengkritik Biden karena "mempertanyakan jumlah kematian" di Gaza.

Pada 27 Oktober, Biden mengatakan ia "tidak yakin" dengan angka yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, sambil mengatakan ia "yakin ada yang tak berdosa yang tewas" di sana.

Tidak jelas berapa banyak memo perbedaan pendapat yang telah diajukan dalam Deplu AS selama perang Israel-Hamas.

Politico melaporkan minggu lalu tentang memo yang menyerukan agar AS "mengkritik secara publik pelanggaran Israel terhadap norma-norma internasional."

Bahasa itu tidak termasuk dalam salinan memo yang diperoleh oleh Axios.

Baca Juga: Jumpa Biden, Jokowi Tegaskan Harus Ada Gencatan Senjata di Gaza, Desak AS Berbuat Lebih

Sejak Perang Vietnam, Deplu AS mempertahankan "saluran perbedaan" untuk memberikan wahana kepada diplomat, baik di kedutaan yang jauh maupun di kantor pusatnya, untuk mengemukakan keberatan terhadap suatu kebijakan.

Memo perbedaan seharusnya tetap di dalam gedung, tetapi kadang-kadang bocor ke media.

Memo terbaru termasuk kabel 2016, yang ditandatangani oleh 51 diplomat, yang mengkritik kebijakan pemerintahan Barack Obama terhadap Suriah, yang bocor.

Memo tahun 2021 tentang keputusan AS menarik pasukan dari Afghanistan tidak bocor, tetapi menjadi subjek perselisihan antara Kongres dan Deplu AS.

Deplu AS "bangga ada prosedur bagi diplomat dan staf untuk menyampaikan perbedaan pendapat agar mendapat perhatian pemimpin tingkat tinggi departemen tanpa takut mendapat pembalasan," kata seorang juru bicara Deplu AS.

"Kami mengerti, kami mengharapkan, kami menghargai orang-orang yang bekerja di departemen ini punya keyakinan yang berbeda tentang kebijakan apa yang seharusnya diambil oleh Amerika Serikat," kata juru bicara tersebut.

Dalam diplomasi publik dan pribadi Menteri Luar Negeri Antony Blinken, ia dilaporkan bekerja untuk memastikan aliran bantuan kemanusiaan dan meminimalkan dampak militer pada warga sipil Palestina, menurut pejabat pemerintah Biden.

Dalam kunjungannya ke Israel bulan ini, Blinken meminta Netanyahu dan anggota kabinet perang Israel untuk memulai jeda kemanusiaan dalam pertempuran untuk memungkinkan bantuan mencapai warga sipil Palestina di utara Gaza.

Minggu lalu, Israel setuju untuk memulai "jeda kemanusiaan taktis dan bersifat lokal."

Bulan lalu, Blinken bertemu dengan sejumlah pegawai Deplu AS yang mengkritik pendekatan Biden, seperti dilaporkan Huffington Post.