PBB Tampik Proposal Zona Aman yang Diajukan Israel, Menyebutnya Tidak Layak

NEW YORK, KOMPAS.TV - Kepala Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Volker Turk menampik proposal “Zona Aman” yang diajukan Israel.

Pada Jumat (17/11/2023), Turk mengungkapkan proposal zona aman Israel itu sama sekali tak aman dan tak layak.

“Proposal Israel saat ini mengenai apa yang disebut ‘zona aman’ tidak dapat dipertahankan. Zona ini tidak aman dan tak layak untuk menampung jumlah orang yang membutuhkan,” ujar Turk dalam pidato virtual pada pertemuan Majelis Umum PBB mengenai Gaza di New York dikutip dari Anadolu Agency.

“Warga sipil harus dilindungi di seluruh Gaza, di mana pun mereka berada,” ujarnya.

Baca Juga: Kisah Warga Palestina Urus Anak Yatim Piatu dan Disabilitas di Gaza: Apa Harus Dibuang di Jalan?

Turk juga menyuarakan kekhawatiran akan segera menipisnya pasokan bahan bakar.

“Hal ini sudah menyebabkan runtuhnya layanan air, limbang dan layanan kesehatan penting, dan dapat mengakhiri sedikitnya bantuan kemanusiaan yang harus diizinkan Israel masuk ke Gaza,” ujarnya.

Proposal “Zona Aman” tampaknya menjawab pertanyaan tentang niat Israel terhadap Gaza setelah memerintahkan perpindahan massal warga Gaza utara ke selatan.

Namun, karena alasan yang disebutkan oleh pejabat PBB, terutama ukuran wilayah yang kecil dan ditempati lebih dari 2,2 juta orang, usulan tersebut mendapat kritik keras.

Israel mengajukan proposal menetapkan zona aman di daerah Al Mawasi di selatan Gaza.

Penentangan zona aman juga diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Baca Juga: Ditekan AS, Israel Akhirnya Izinkan 2 Truk Bahan Bakar Masuk Gaza Setiap Hari

Ia mengatakan proposal “Zona Aman” di Gaza sebagai resep untuk bencana.

“Upaya untuk menjejalkan begitu banyak orang ke dalam wilayah kecil dengan infrastruktur atau layanan yang terbatas akan meningkatkan risiko kesehatan secara signifikan bagi orang-orang yang sudah berada di ambang bahaya,” tuturnya.

Tedros juga menggarisbawahi bahwa WHO tak akan berpartisipasi atas pembentukan “Zona Aman” DI Gaza tanpa adanya kesepakatan yang luas.

“Kecuali kondisi mendasar sudah ada untuk memastikan keselamatan dan kebutuhan penting lainnya terpenuhi, dan ada mekanisme untuk mengawasi pelaksanaannya,” ujarnya.