Prancis Kutuk Bombardir Israel yang Bunuh Stafnya di Gaza: Terlalu Banyak Warga Sipil yang Terbunuh

PARIS, KOMPAS.TV - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Prancis mengutuk pengeboman yang dilakukan Israel di Gaza yang menewaskan seorang stafnya.

Seorang staf Kemlu Prancis dilaporkan tewas setelah Israel melakukan bombardir ke area tempat tinggal penduduk di Rafah yang sebelumnya dinyatakan sebagai zona aman.

“Prancis mengutuk pengeboman di gedung pemukiman yang menyebabkan kematian banyak warga sipil,” bunyi pernyataan Kemlu Prancis, Minggu (17/12/2023), dikutip dari Al-Jazeera.

Baca Juga: Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri Berada di Italia, Ternyata Ini yang Dilakukannya

“Kami menuntut agar semua pihak berwenang Israel memberikan penjelasan mengenai kejadian pengeboman ini secepat mungkin,” tambahnya.

Rumah yang ditempati oleh staf Kemlu Prancis itu dibom oleh Israel pada Rabu (13/12/2023).

Pengeboman tersebut membunuh staf tersebut dan sepuluh orang lainnya yang berlindung bersama kolega dan anggota keluarganya di lokasi perumahan itu.

Staf yang terbunuh itu telah bekerja untuk pemerintah Prancis di Gaza sejak 2002.

Menurut Kemlu Prancis, beberapa anggota keluarga staf tersebut sudah dievakuasi dari Gaza, wilayah Palestina yang telah diduduki Israel sejak 1967 dan diblokade sejak 2007.

Pernyataan Kemlu Prancis itu dikeluarkan saat tekanan eksternal terhadap Israel semakin meningkat akibat serangan bom tanpa pandang dulu di Gaza.

Sebanyak 80 persen lebih dari nyaris 19.000 warga Palestina yang terbunuh di Gaza adalah warga sipil.

Menlu Prancis Catherine Colonna pada Minggu mendesak gencatan senjata segera dan jangka panjang dilakukan untuk mengakhiri serangan Israel ke Gaza.

Baca Juga: Netanyahu Gagalkan Pembentukan Negara Palestina, Cemooh Perjanjian Damai Oslo

Colonna pun menambahkan Paris sangat prihatin atas situasi di Palestina yang dilanda perang.

“Terlalu banyak warga sipil yang terbunuh,” ujar Colonna, ketika Israel melanjutkan serangannya yang telah meningkatkan ketegangan di seluruh kawasan.

Dia juga berencana untuk mencapai kesepakatan dengan Menlu Palestina Riyad Al-Maliki jelang perjalanannya ke Tepi Barat, wilayah Palestina lainnya yang telah diduduki Israel sejak 1967.