TNI AU Pantau Lima Kapal Penuh Pengungsi Mendekati Pantai Indonesia di Wilayah Aceh

BANDA ACEH, KOMPAS.TV - Otoritas Indonesia mendeteksi setidaknya lima kapal yang penuh dengan pengungsi mendekati pantai provinsi Aceh, kata pejabat TNI-AU, Kamis, (21/12/2023).

Kapal-kapal ini merupakan yang terbaru dalam gelombang kapal yang segera mendamparkan diri di garis pantai Aceh, sebagian besar membawa pengungsi Rohingya dari Bangladesh selatan, tempat minoritas Muslim yang dianiaya melarikan diri pada tahun 2017 setelah serangan oleh militer di tanah air mereka, Myanmar.

Indonesia meningkatkan patroli udara di perairannya setelah terjadi peningkatan tajam pengungsi Rohingya yang tiba sejak November, kata Komandan Pangkalan Angkatan Udara Aceh, Kolonel Yoyon Kuscahyono seperti laporan Associated Press, Kamis, (21/12/2023).

Dia mengatakan patroli udara mendeteksi setidaknya lima kapal pada hari Rabu memasuki perairan Indonesia, kemungkinan membawa pengungsi Rohingya. Mereka terlihat memasuki kabupaten Lhokseumawe, Aceh Timur, Pidie, Aceh Besar, dan Sabang di provinsi Aceh utara.

Indonesia mengajukan permohonan bantuan kepada komunitas internasional pada 12 Desember, setelah lebih dari 1.500 pengungsi Rohingya tiba di pantai sejak November.

Umat Muslim menyusun hampir 90% dari 277 juta penduduk Indonesia, dan Indonesia sebelumnya menoleransi pendaratan semacam itu sementara Thailand dan Malaysia mengusir mereka.

Namun, terjadi lonjakan sentimen anti-Rohingya tahun 2023, terutama di Aceh, di bagian utara pulau Sumatra, tempat sebagian besar mendarat. Penduduk menuduh Rohingya berperilaku buruk dan menciptakan beban, bahkan dalam beberapa kasus, menolak kapal mereka.

Sebelumnya, rakyat Aceh paling terdepan menolong pengungsi Rohingya yang mendarat di pantai Aceh, sebelum mereka menemukan fakta dan mengalami berbagai peristiwa yang membuat rakyat Aceh langsung antipati terhadap kapal-kapal pembawa manusia dari Banglades yang mendarat di pantai mereka.

Baca Juga: TNI Angkatan Udara Lakukan Patroli Udara dan Laut untuk Pantau Pengungsi Rohingya

Dengan tekanan yang meningkat pada pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk bertindak, ia menyatakan Indonesia masih akan membantu para pengungsi secara sementara atas dasar kemanusiaan.

Indonesia, seperti Thailand dan Malaysia, bukan merupakan pihak yang menandatangani Konvensi Pengungsi PBB tahun 1951 yang menetapkan perlindungan hukum mereka, sehingga tidak berkewajiban menerimanya. Namun, hingga saat ini, Indonesia menyediakan setidaknya tempat perlindungan sementara bagi pengungsi yang dalam kesulitan.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa Indonesia bersedia menyediakan tempat perlindungan sementara bagi pengungsi Rohingya.

"Untuk memberi waktu bagi organisasi internasional yang punya mandat untuk menangani masalah ini, terutama UNHCR, untuk dapat melaksanakan kewajibannya."

Sebanyak 740.000 Rohingya dipindahkan ke Bangladesh setelah melarikan diri dari rumah mereka di Myanmar tetangga untuk menghindari kampanye kontrainsurgensi brutal yang dilakukan pada tahun 2017 oleh pasukan keamanan.

Dakwaan pemerkosaan massal, pembunuhan, dan pembakaran desa-desa seluruhnya terdokumentasi dengan baik, dan pengadilan internasional sedang mempertimbangkan apakah otoritas Myanmar melakukan genosida dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang serius.

Minoritas Muslim Rohingya sebagian besar tidak punya hak kewarganegaraan di Myanmar yang mayoritasnya Buddha dan menghadapi diskriminasi sosial yang meluas. Upaya untuk repatriasi mereka gagal karena keraguan akan keamanan mereka dapat dijamin.

Sebagian besar pengungsi yang berangkat dengan kapal mencoba mencapai Malaysia yang mayoritas Muslim, di sebelah timur Aceh melintasi Selat Malaka, mencari pekerjaan.